Kisruh penarikan uang parkir di lahan Alfamart se Kota Bengkulu seperti bakal berbuntut panjang, bagaimana tidak sejak awal pihak organisasi Hulubalang yang mendapatkan kuasa untuk mengelola Parkir di lahan Alfamart merasa tidak dilibatkan dalam pertemuan pihak Pemkot Bengkulu dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) dan Polres Bengkulu disalah satu hotel di Kota Bengkulu.
- Pemerintah Resmi Bentuk Satgas TPPU Usut Skandal Rp 349 Triliun di Kemenkeu
- Komitmen Kemenkumham Bengkulu Memberikan Pelayanan Hukum dan HAM Untuk Masyarakat
- Hari Ke 2, Sebanyak 200 Peserta Ikut Tes SKD CPNS Kemenkumham Bengkulu
Baca Juga
Dikatakan Ketua Gerakan Masyarakat Pengawas Birokrasi (Gemawasbi) Provinsi Bengkulu, Jevie Sartika, keputusan yang sepakati oleh Pemerintah Kota Bengkulu PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) dan Polres Bengkulu disalah satu hotel di Kota Bengkulu tidak bisa dibenarkan. Pasalnya pada pertemuan pertama semua pihak yang terkait akan dipanggil dan di mediasi yang difasilitasi oleh Waka Polres Bengkulu selaku ketua Siber Pungli Kota Bengkulu.
"Parkir di Alfamart itu masih ada hak dari pihak Hulubalang untuk mengelolanya. Tetapi, hal itu dimasalahkan dengan adanya pihak lain dari perusahaan yang bernama Joker, akibatnya terjadi kisruh antara kedua pihak. Mengalami itu, terjadilah mediasi beberapa waktu lalu yang difasilitasi pihak Seber Pungli dan keputusannya tidak ada pungutan parkir sampai ada mediasi kembali. Tapi, nyatanya tanpa melibatkan semua pihak, Pemkot dan pihak Alfamart membuat kesepakatan sendiri," terang Jevi kepada RMOL Bengkulu, Kamis (23/5).
Jevie mengungkapkan, pihaknya hanya khawatir dan siap menjadi penengah atau penghubung antara semua pihak. Dimana dari informasi yang didapat, diketahui pihak Hulubalang yang sejak awal mendapatkan kuasa untuk mengelola Parkir dari pihak Alfamart. Tetapi, dalam perjalanannnya pihak pemerintah kota Bengkulu menerbitkan hak kelola kepada pihak Joker.
"Kronologinya, Berawal pihak Alfamart memberikan kuasa mengelola parkir kepada pihak Hulubalang, namun dalam perjalanannya pihak Bapenda Kota Bengkulu mengeluarkan hak kelola untuk pihak kedua atas nama pihak Joker. Itulah awal polemik parkir itu terjadi," jelasnya.
Jevie berpendapat, polemik parkir di Alfamart itu semakin meruncing lantaran adanya pertemuan antara pihak Alfamart dengan Pemerintah Kota Bengkulu yang mengambil keputusan sepihak tanpa melibatkan pihak Hulubalang maupun pihak Joker.
"Sepengetahuan kita, dalam pertemuan pertama yang difasilitasi pihak Seber Pungli disepakati bahwa dalam satu mingguan kedepan tidak ada pihak manapun boleh beraktifitas menarik uang parkir di Alfamart dan akan diadakan kembali pertemuan dengan semua pihak. Namun kenyataannya hanya pihak Alfamart dan Pemkot Bengkulu byang dihadiri Kapolres Bengkulu saja yang dihadiri membahas parkir di Alfamart. Sedangkan pihak Hulubalang yang sejak awal mendapatkan kuasa dari Alfamart serta pihak Joker yang mendapatkan mandat dari Bapenda tidak diundang," jelasnya.
Jive menilai, pertemuan dan keputusan yang dilakukan kemarin oleh Pemkot dan pihak Alfamart bisa menimbulkan konflik.
"Kita menilai sejak awal biang keroknya ada di pihak Alfamart, sudah membuat perjanjian dengan Hulubalang tetapi malah mengingkari dan Pemkot Bengkulu menambah memperuncing masalah dengan menunjuk pihak Joker untuk mengelola Parkir itu. Hal ini membuat semua pihak curiga, ada permainan apa antara pihak Alfamart dengan Pemkot Bengkulu," tutur Jevie.
Jevie menambahkan, pihaknya curiga dengan pertemuan tanpa mengundang pihak Hulubalang yang jelas mendapatkan kuasa pengelola parkir dari Alfamart.
"Kita peringatkan ke pihak Alfamart untuk tidak main mata dengan Pihak Pemkot Bengkulu ataupun sebaliknya. Kita bersama teman-teman siap membawa masalah ini ke jalur hukum, sebab polemik parkir ini harus melibatkan semua pihak yang terlibat agar kisruh ini tidak meluas kemana-mana," tegas Jevie.
- Penetapan Harga Sawit Diundur, Kadin Bengkulu: Harga Harus Sesuai Aturan dan Cangkang Harus Masuk Dalam Penetapan Harga
- Kepala BPKH Pastikan Dana Haji Aman
- Menteri Yohana Dorong Perempuan Papua Tingkatkan Industri Rumahan
