2 Titik Jalan di Lebong Diklaim Pemprov Masuk Inpres, Pokir DPRD Dapil Lebong Justru Nihil

Plt Kadis PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso/MC
Plt Kadis PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso/MC

Adanya ketimpangan pengalokasian anggaran perbaikan jalan provinsi di Kabupaten Lebong, belakangan disesalkan oleh sejumlah pihak.


Bahkan, sebagian menilai adanya politisasi anggaran oleh Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dan Ketua DPRD Provinsi untuk Kabupaten Lebong, dalam APBD Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran (TA) 2023.

Namun demikian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu, mengklaim bahwa telah mengusulkan 2 titik jalan di Kabupaten Lebong masuk ke dalam kegiatan Instruksi Presiden (Inpres) pada tahun 2023 ini.

Plt Kadis PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso menyebutkan, ada dua jalan di Kabupaten Lebong yang disulkan dan disetujui Kementerian PUPR untuk dibangun pada tahun 2023 ini.

"Untuk jalan di Kabupaten Lebong yang diusulkan dan disetujui Kementerian PU di link diatas (Peningkatan Jalan Embong Panjang- Semelako dan Talang Bunut-Lemeupit) dan 2 titik tersebut  diatas kurang lebih 70 miliar," kata Tejo sapaan akrabnya tadi malam, Minggu (4/6).

Menurutnya, untuk realisasi anggaran ini pihaknya masih menunggu petunjuk dari Kementerian PUPR. Apakah dilaksanakan pertengahan tahun atau justru dilaksanakan akhir tahun 2023 ini.

"Dan untuk pelaksanaannya kita tinggal menunggu dari kementrian Pu apakah dilaksanakan tahap pertama bulan juli ini ataukah menunggu akhir taun ini," jelas Tejo.

Lebih jauh, disinggung apakah ada usulan pokok-pokok pikiran (Pokir) Anggota DPRD Provinsi Bengkulu Dapil Lebong untuk pembangunan infastruktur di Kabupaten Lebong, ia justru mengaku nihil alias tidak ada usulan.

"Kurang tau tapi ngak ada satupun ke PU," demikian Tejo.

Sebelumnya, masyarakat menyayangkan sikap Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dan Ketua DPRD Provinsi yang mengalokasikan anggaran perbaikan jalan provinsi di Kabupaten Lebong, sangat minim pada tahun anggaran (TA) 2023 ini.

Bahkan sampai ada warga yang sengaja menanam pohon pisang di jalan yang rusak. Sekaligus memancing di tengah jalan sebagai bentuk protes.

Tak hanya itu, anggota DPRD Provinsi Dapil Lebong tak luput dari kritikan. Wakil Lebong di Provinsi itu dinilai tidak becus. Termasuk Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah.

Apalagi dorongan perbaikan jalan itu bukan berkat dorongan legislatif. Namun, berkat diviralkan masyarakat lalu diperbaiki pemprov dengan anggaran sangat minim.

Kendati demikian masyarakat masih merasa belum puas. Sebab, perbaikan jalan dengan sistem tambal sulam sangat disayangkan oleh warga. Karena sistem perbaikan ini tidak akan menyelesaikan masalah.