Sedikitnya tercatat dua dari 93 desa sudah mengantongi rekomendasi syarat pencairan tahap pertama Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran (TA) 2023 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lebong.
- Meski Empat Desa Lambat Urus DD dan ADD, DPMD Siapkan Roadmap Pencairan Tahap II
- Gaasss.. DD dan ADD Tahap I Sudah Bisa Dicairkan
- Menko Marves: Ekonomi Indonesia Stabil saat Covid-19 Karena Peran Kades
Baca Juga
Sehingga, masih ada 91 desa di Kabupaten Lebong, belum melakukan pencairan dana desa dan Alokasi Dana Desa.
"Yang sudah kita tandatangani ada 2 desa, yaitu Desa Tanjung Bunga dan Suka Damai," ujar Kadis PMD Kabupaten Lebong, Reko Haryanto kepada wartawan, Kamis (6/3).
Dia mengutarakan, seluruh persyaratan telah disampaikan melalui camat melalui edaran. Bahkan, ia mengaku, persyaratan itu mengacu Keputusan Bupati Nomor 82 tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa di Kabupaten Lebong dan Perbup Nomor 8 tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian ADD Setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun 2023.
Ia berharap agar pemerintah desa didukung pemerintah kecamatan segera mencairkan ADD dan ADD. Mengingat tahun anggaran 2023 sudah memasuki penghujung libur lebaran.
Sebab, terlambatnya proses pencairan dikhawatirkan menimbulkan polemik di tengah desa. Terutama penyaluran BLT DD hingga kebutuhan menjelang Idul Fitri 1444 H.
Kemudian, serapan anggaran minim dan berakibat pula pada keterlambatan pembayaran gaji para aparat desa, anggota BPD bahkan kepala desa sendiri belum terbayarkan selama 4 bulan.
"Kita sifatnya menunggu dan mengimbau. Semakin cepat diajukan, semakin baik," harap Reko.
Diketahui, ADD dan DD untuk tahun TA 2023 tahun ini naik jika dibandingkan tahun 2022 lalu. Tahun 2023 ini ADD secara global sebesar 40.470.434.600. Sementara untuk DD sebesar 72.146.411.000.
Sedangkan, tahun 2022 lalu pagu ADD hanya Rp 38.687.967.400 dan DD sebesar Rp 71.470.315.000. Artinya, ada peningkatan tahun 2023 ini untuk DD naik Rp 676.096.000, dan ADD sebesar Rp 1.782.467.200.
"Kalau dibandingkan perkembangan satu tahun terakhir. Artinya, ada kenaikan," demikian Reko.
- Meski Empat Desa Lambat Urus DD dan ADD, DPMD Siapkan Roadmap Pencairan Tahap II
- Gaasss.. DD dan ADD Tahap I Sudah Bisa Dicairkan
- Menko Marves: Ekonomi Indonesia Stabil saat Covid-19 Karena Peran Kades
