RMOLBengkulu. Setidaknya 2.481 atau ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lebong sedang resah. Mereka menunggu kepastian pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) periode April hingga Juni.
RMOLBengkulu. Setidaknya 2.481 atau ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lebong sedang resah. Mereka menunggu kepastian pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) periode April hingga Juni.
Padahal, tambahan pendapatan itu dipakai untuk menambal kebutuhan sehari-hari.
"Yang bulan Januari sampai Maret memang cair, tapi untuk bulan April sampai Juni belum," keluh salah satu ASN yang minta identitasnya tak disebutkan, kemarin (3/9).
Menurutnya, TPP untuk periode bulan April hingga Juni sudah dialokasikan. Namun, ia cukup heran dana di Kasda selalu disebutkan tak mencukupi.
Padahal, belanja hibah ke instansi vertikal terus dilakukan. Sedangkan, untuk memenuhi kebutuhan di internal Pemkab Lebong, justru tersendat.
Ironisnya, lagi menurut pengakuannya, belum dibayarkannya TPP dimaksud jelas dirasakan sangat memberatkan bagi mereka, terlebih seiring dilakukannya pemotongan anggaran di masing-masing OPD yang ada, sehingga dengan begitu ikut berdampak terhadap berkurangnya pomasukan mereka sebagai ASN.
Lebih jauh, ia menyatakan, dana tersebut sangat dibutuhkan para ASN dan OPD. Sebab, beban kerja sangat tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Meskipun sekarang akan dibayarkan tapi tidak sebanding dengan beban kerja yang dilaksanakan masing-masing OPD di lingkungan Pemkab Lebong.
"Ini kan aneh, terus berkurang. Kami sih berharap segera cair karena inilah untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami," bebernya.
Terpisah, Plt Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong, Erik Rosadi belum bisa dikonfirmasi. Namun, Kabid Perbendaharaan, Rapinala menyebutkan, pihaknya belum mendapatkan perintah untuk melakukan proses pencairan.
"Sejauh ini belum ada perintah. Kalau ada perintah, pasti kita proses," katanya.
Di sisi lain, ia mengaku, pihaknya hanya sebatas memproses setiap permohonnan yang diajukan masing-masing OPD. Sedangkan, untuk ketersediaan anggaran bukan ranah pihaknya.
"Sampai sekarang belum ada keputusan kapan pembayarannya," tuturnya. [tmc]
