Ombudsman RI Perwakilan Bengkulu memberikan Penghargaan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023 kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong di Ruang Rapat Rumah Dinas (Rumdin) Bupati, Kamis (29/2) sekitar pukul 10.00 WIB kemarin.
- Draf TPP 2023 Masih Diproses, Sekda: Sedang Simulasi Terkait Take Home Pay
- Naik, Dana BOS 2023 di Lebong Capai Rp 15,3 Miliar
- Siapkan Kegiatan Pemotongan Tebing Di Kawasan Rawan Longsor
Baca Juga
Acara dihadiri langsung Bupati Lebong, Kopli Ansori, Wabup Lebong Fahrurozi, Sekda Lebong, Mustarani Abidin, Asisten III Setda Lebong, Hery Setiawan sekaligus Kabag Ortala, para kepala OPD, serta sejumlah Kepala OPD, serta perwakilan Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bengkulu beserta jajaran.
Penghargaan yang diserahkan oleh Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Bengkulu, Jaka Andhika pagi itu secara langsung diterima oleh Bupati Lebong, Kopli Ansori yang dilaksanakan di Ruang Rapat Rumdin Bupati.
Bupati Lebong, Kopli Ansori dalam sambutannya menyampaikan, komitmen pemerintah daerah salah satunya meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Sehingga, pelaksanaan reformasi birokrasi bisa terwujud dengan baik.
"Saya sebagai kepala daerah mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten Lebong. Namun, kami belum puas," jelasnya.
Bupati juga mengucapkan terima kasih kepada perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bengkulu atas penghargaan yang diterima, serta siap dan selalu bersedia untuk bersinergi dengan Ombudsman dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya di Lebong.
Dia berharap tahun 2024 ini pemerintah kabupaten Lebong berada di peringkat satu di Provinsi Bengkulu. "Namun, secara teori saya yakin para kepala OPD sudah tahu. Tinggal penguatan secara terknis pelayanan," harap Kopli.
Sementara itu, Pjs Kepala perwakilan Ombudsman RI Bengkulu, Jaka Andhika mengatakan bahwa, Pemkab Lebong berhasil mendapatkan predikat kepatuhan tertinggi dalam Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023, dengan nilai 92.00 dan masuk Zona Hijau Kategori A dengan Opini Kualitas Tertinggi dari Ombudsman.
Dalam penilaian pelayanan publik ini, lanjut Jaka Andhika, ada 7 instansi dilingkungan Pemkab Lebong yang masuk dalam penilaian, 3 di antaranya adalah jajaran dinas kesehatan, Dan Terbaik serta meraih nilai tertinggi adalah Puskesmas Taba Atas dengan nilai 94,13.
Kemudian, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu dengan nilai 92,85, Dinas Kesehatan 92,47, Puskesmas Sukaraja 92,21, Dinas Dukcapil dengan nilai 91,89, Dinas Sosial dengan nilai 90,85, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan nilai 89,57.
"Kami berharap dengan adanya penghargaan ini dapat memberi semangat dan motivasi untuk Pemkab Lebong untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kabupaten Lebong,” ujar Jaka.
Terpisah Kadis kesehatan kabupaten Lebong Rachman dihubungi melalui sambungan seluler menyebutkan, bahwa layanan yang prima harus diberikan sebaik mungkin sesuai dengan SOP dan regulasi setiap hari baik di nilai ataupun tidak, dan setiap hasil penilaian akan dievaluasi dimana kekurangannya, dan akan langsung diperbaiki.
“Terima kasih kami ucapkan kepada bapak Bupati Kopli Ansori , bapak wakil bupati Fahrurrozi serta Sekretaris Daerah Mustarani Abidin yang selalu memberikan arahan dan bimbingan serta selalu memberikan Motifasi kepada kami jajaran dinas kesehatan untuk selalu bisa dan berusaha memberikan pelayanan yang baik dan bahkan terbaik kepada masyarakat, Sehingga kami jajaran dinas kesehatan dianugrahi penilaian yang baik dari Ombudsman RI," tutup Rachman.
- Pembukaan Obyek Wisata Lebong Tunggu SE Bupati
- Jelang Libur Lebaran, Proses Pencairan DD dan ADD di Lebong 'Meledak'
- Geser Empat Kabupaten, Vaksinasi Lebong Tembus Target Nasional
