Pergantian atau penarikan Kepala Sekretariat Bawaslu Bengkulu Tengah (Benteng), Elly Fitriani dan digantikan oleh Edward Kenedy atas usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) yang dilakukan Senin (15/1), dipastikan menyalahi aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
- Ini Alasan Bakhsir Daftar Caleg Ke Hanura
- Masuk Tiga Besar di Survei Charta Politika, PKB Targetkan Geser Gerindra
- Sekjen PSI Tersangka, Bawaslu Dilapor ke DKPP
Baca Juga
Sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negri (Mendagri), Nomor. 273/487/SJ tanggal 21 Januari 2020, jelas ditegaskan pada poin IV angka 4 dan 5, berbunyi yaitu, selanjutnya untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pilkada serentak Tahun 2020 diminta kepada Gubernur, Bupati dan Walikota tidak menarik PNS yang telah ditugaskan tersebut sampai dengan tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 selesai.
Kemudian dilanjutkan pada poin 5, Pemindahan terhadap PNS yang ditugaskan khusus pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, Secretariat Bawaslu Provinsi serta Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota agar mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri sesuai ketentuan Pasal 71 ayat 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.
Dikatakan anggota Bawaslu Benteng Brotoseno, bahwa benar tadi (Senin, 15/1, red) telah dilakukan pergantian Kepala Kesekretariatan Bawaslu Benteng dan langsung dilakukan serah terima dari kepala lama ke kepala sekretariat yang baru Edwar Kenedy.
"Sudah dilaksanakan serah terimanya, atas usulan Pemkab Benteng ke Bawaslu Provinsi," terangnya, Senin (15/1).
Brotoseno menjelaskan, adanya pelanggaran atas SE Mendagri itu bukan wewenang pihaknya. Mungkin pemerintah daerah memiliki penilaian dan kewenangan sendiri atau ada kondisi yang memang mengharuskan diganti.
"Soal kondisinya apa kita tidak tahu, pergantian itu juga berdasarkan SK dari bawah provinsi berdasarkan usulan pemerintah daerah," katanya.
Diketahui jika mau ditarik atau dipindahkan, harus ada persetujuan dari Mendagri. Faktanya saat ini, Kepala Sekretariat Bawalsu Bengkulu Tengah ditarik secara sepihak dan mendadak oleh Pemerintah Daerah. Sementara saat ini tahapan pemilu serentak sudah mulai jalan dan tahapan pemilukada akan segera dimulai.
- Alih Status Pegawai KPK Menjadi ASN Seharusnya Lebih Simpel
- Politik Transit Anies Baswedan
- KPK Ingatkan Politik Uang Menyengsarakan Rakyat
