RMOLBengkulu. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bengkulu (UNIB) Jumat, (22/2) memberikan sertifikat yang ditujukan untuk Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melalui Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani ketika menjadi pemateri dalam kuliah umum yag digelar di Unib kemaren.
- Peringati Hari Lingkungan Hidup, Mapala SeBengkulu Turun Kejalan
- Diputuskan Tidak Dipecat Dalam Sidang Etik, Bharada E Hanya Demosi 1 Tahun
- KRI Nanggala-402 Hilang Kontak, TNI Hingga Basarnas Diminta Optimalkan Pencarian
Baca Juga
RMOLBengkulu. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bengkulu (UNIB) Jumat, (22/2) memberikan sertifikat yang ditujukan untuk Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melalui Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani ketika menjadi pemateri dalam kuliah umum yag digelar di Unib kemaren.
Presiden Mahasiswa Unib, Syaril Ramadan membenarkan, hal tersebut dan mengatakan bahwa sertifikat tesebut berisikan pernyataan kegagalan kabinet sekarang dalam mengelola pemerintahan.
"Seperti, janji bantuan untuk korban bencana lombok yang tidak terealisasi dengan baik. Fakta di lapangan bantuan ada yang belum diterima karena persyaratan yang cukup mempersulit bagi para korban," kata Syaril Ramadahan, Sabtu (23/2) Kepada RMOLBengkulu.
Ia juga menambahkan bahwa itu adalah janji presiden,
dan ada inpres yang mengatur terkait cluster-cluster dan besaran bantuannya.
"Ganti rugi yang katanya ganti untung pembebasan lahan untuk infrastruktur, yang katanya juga tidak ada konflik tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Kita bisa liat berita-berita di media terkait pembebasan lahan diwarnai aksi penolakan, protes, blokade, tangisan histeris masyarakat yang tidak terima tanah atau rumahnya di gusur dengan ganti rugi yg tidak sesuai.. Kalau tidak ada konflik, kenapa hal itu bisa terjadi," sambung Syaril.
Mahasiswa semester 8 yang megambil jurusan Manajemen di UNIB ini juga menjelaskan terkait ganti rugi tanam tumbuh yang ada di PLTU batu bara teluk sepang yang tidak sesuai dengan Pergub no 27 tahun 2016. Disana di jelaskan besarnya ganti rugi, tapi realitanya tidak sesuai dengan aturan dan disampaikan bahwa ada aturan pusat, tapi belum jelas aturan yang mana.
"Kami menyatakan bahwa kami tidak percaya dengan data pemerintah saat ini,
alasannya terjadi ketidaksingkronan antara data dan fakta di lapangan. Jangankan antara data dan fakta,
data yang ada antar kementerian saja Bisa beda-beda," ucapnya.
Sehingga masyarakat bingung yang mana yang harus di percaya. Tidak hanya itu, kami sadar kalau adu data dengan pemerintah jelas kami kalah, makanya yang kami sampaikan adalah fakta-fakta yang ada di lapangan.
Misal, temuan data tenaga kerja asing oleh ombudsman yang berbeda dengan realita, data kebakaran hutan dan lain sebagainya.
"Itu 3 poin kegagalan pemerintah saat ini untuk mengelola pemerintahan dengan baik" tutur Syaril.
Kemudian kami sampaikan juga bahwa kami sampaikan ini ke Presiden jokowi dalam kapasitas beliau sebagai presiden, bukan capres, karena kami tidak ingin digiring ke salah satu pihak.
"Kami tegaskan, bahwa siapapun pemerintahnya kami mahasiswa khususnya BEM berada pada posisi mitra kritisnya pemerintah," tutup Syaril.
Diketahui, Bingkisan tersebut telah diserahkan oleh Rektor UNIB ke Menkeu, Sri Mulyani dan Menteri Kemenkeu mengatakan akan disampaikan ke Presiden. [ogi]
- "RUU Kesehatan Omnibus Law Mencetak Naker Rawan Mencelakakan Masyarakat"
- Kakanwil Kemenkumham Dorong Pj Walikota Bengkulu Daftarkan Semua Merek Produk Kekayaan Intelektual
- Pemprov Gelar Seminar Kontruksi Dalam Rangka Pembangunan Jalan Tol
