Kasus dugaan pemalsuan data pemilih yang mengikuti pemungutan suara pemilihan umum (Pemilu) Serentak 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia, disidangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Rabu (13/3).
- Debat Terakhir, KPU Perbanyak Undangan Untuk Toko Masyarakat
- Satupun Bacaleg Belum Daftar Ke KPU Kaur
- DPR Bakal Hancur Jika Eks Koruptor Dibolehkan Nyaleg
Baca Juga
Sidang perkara yang diregistrasi dengan nomor 185/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst itu, disidangkan di Ruang Kusuma Atmadja 4, Gedung PN Jakpus, Jalan Bungur Besar Raya, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat.
Berdasarkan pantauan Kantor Berita Politik RMOL, PN Jakpus menghadirkan 7 tersangka yang merupakan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia.
Mereka di antaranya Umar Faruk, Tita Octavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad.
Mereka diduga melanggar Pasal 544 UU 7/2017 tentang Pemilu juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 545 UU Pemilu juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Dalam sidang beragendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), bertindak sebagai Majelis Hakim PN Jakpus antara lain Hakim Ketua Buyung Dwikora, Hakim Anggota I Arlen Veronica, dan Hakim Anggota II Budi Prayitno.
Hingga saat ini, tengah dibacakan dakwaan oleh JPU kepada 7 PPLN yang diduga melanggar UU Pemilu, karena diduga menambahkan dan mengurangi data pemilih di Kuala Lumpur, Malaysia.
- Jadi Bacaleg, Perangkat Desa Wajib Lepas Jabatan
- PKS: Jokowi Kurang Paham Demokrasi Indonesia
- Bermodalkan Pengalaman, Yusril Siap Maju Capres di Pemilu 2024
