RMOLBengkulu. Belum dilakukannya penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebagai sumber dana pilkada menuai respon dari semua pihak.
- MEngaku Tidak Bermaksud Diskreditkan Perbankan Syariah, Jusuf Hamka Akhirnya Minta Maaf
- Sanksi 170 ASN Tidak Masuk Kerja Nunggu SK Bupati
- Polisi Dan TNI Amankan Jalur Mudik Curup-Lubuklinggau
Baca Juga
RMOLBengkulu. Belum dilakukannya penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) sebagai sumber dana pilkada menuai respon dari semua pihak.
Menyusul, anggaran pemilihan bupati (Pilbup) Lebong belum ditanda tangan tepat waktu sesuai jadwal tahapan, yaitu 1 Oktober 2019.
Seperti yang diungkapkan Sekretaris DPC Gerindra Lebong, Benni Mulyandi mengatakan, Pibup 2020 merupakan hajatan semua Warga Lebong. Menurutnya, justru tidak ada lagi alasan belum rampungnya anggaran Pilkada Lebong.
Bahkan, ia meminta peran KPU dan Bawaslu setempat harus semakin diperkuat. Sebab, dalam pilkada baik itu pilgub maupun pilbup. Warga di setiap daerah belum tentu memantau perkembangan Pilkada.
"Dan penguatan itu diputuskan melalui anggaran maupun pengawasan," ujar mantan anggota DPRD Lebong tersebut, Rabu (2/10).
Kemudian, ia pun memberikan penjelasannya satu persatu terkait persoalan yang menjadi pijakan sejumlah kalangan agar pemilihan pilkada berjalan sukses.
Apalagi pilkada merupakan pesta demokrasi untuk melahirkan pimpinan pemerintahan yang bekerja untuk rakyat.
Sedianya, kata Benny, anggaran yang tidak terlalu penting di tahun 2020 mendatang harus dipangkas TAPD dan banggar DPRD Lebong.
- Taliban, Antara Mulut Harimau dan Mulut Buaya
- Selama Ramadhan, Wabup Minta Pelayanan Tetap Prima
- Soal Proyek DD, Kades Gunung Agung Tolak Dikonfirmasi
