RMOLBengkulu. Disharmonisasi hubungan sosial masyarakat sangat mungkin terjadi di negara majemuk, seperti Indonesia. Apalagi cara-cara berpolitik di negeri ini mengedepankan isu-isu kedaerahan.
- Warga Asing Yang Pernah Berkunjung ke India Dilarang Masuk Indonesia
- Fraksi Nasdem: Padang Jaya Butuh Damkar
- Peringatan Milad ke-20, PKS Sentil Soal Capres
Baca Juga
RMOLBengkulu. Disharmonisasi hubungan sosial masyarakat sangat mungkin terjadi di negara majemuk, seperti Indonesia. Apalagi cara-cara berpolitik di negeri ini mengedepankan isu-isu kedaerahan.
"Jika isu sentimen primordialistik seperti SARA dijadikan jurus politik, maka sangat berbahaya sekali bagi negara plural," ujar peneliti CSIS, J Kristiadi, dalam dialog bertajuk ‘Kohesi Sosial yang Mulai Retak di Masyarakat’ di Auditorium DPP Partai Nasdem, Jakarta, diberitakan Kantor Berita Pemilu, Rabu (9/5).
Kristiadi menjelaskan bahwa cara terbaik berpolitik di negeri yang majemuk adalah dengan menggunakan isu yang rasional. Isu ini harus menarik perhatian publik karena menyangkut kebutuhan dan harapan mereka. Contohnya adalah isu-isu tentang pendidikan, pertanian, kelautan, kesehatan, atau pertahanan.
Itu yang harus dijelaskan. Sehingga masyarakat diajari untuk memilih berdasarkan rasionalitas," katanya.
Lebih jauh Kristiadi menjelaskan bahwa dirinya percaya keretakan kohesi sosial yang akhir-akhir ini terjadi masih bisa diperbaiki. Sebab, Indonesia memiliki kehebatan dalam hal memulihkan konflik identitas. Sekalipun konflik identitas itu sudah masif.
Sementara itu, Ketua Mahkamah Partai NasDem, Saur Hutabarat menilai masyarakat Indonesia masih belum dewasa dalam berdemokrasi. Sehingga, hal ini menjadi penyebab terjadinya keretakan kohesi sosial di masyarakat.
Seharusnya, nilai-nilai untuk menghargai perbedaan ditanamkan ke diri anak bangsa.
Kita masih menghadapi kebutaan demokrasi. Nilai-nilai untuk menghargai perbedaan masih belum tertanam," jelasnya. [nat]
- Demokrasi Tidak Akan Pernah Sehat Selama Rakyat Masih Miskin
- Meski Ditolak DPR, KPU Ngotot Larang Mantan Koruptor Nyaleg
- Dipertanyakan, Jokowi Masih Diam Soal PKPU Larangan Eks Napi Korupsi Nyaleg
