Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu selasa siang (17/4) lakukan hearing pada Dinas pendudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Kota Bengkulu terkait pelayananan yang ada di dukcapil baik E-Ktp maupun administrasi lainnya.
- Pemerintah Kuatkan Ketahanan Pangan Sekaligus Tingkatkan Kesejahteraan Petani
- Pecah, Warga Kota Bengkulu Sambut Kehadiran Prabowo Di Bumi Raflesia
- Hingga Kuartal I 2021, Serapan Dana PEN Capai Rp134,07 Triliun
Baca Juga
Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu selasa siang (17/4) lakukan hearing pada Dinas pendudukan dan pencatatan sipil (Dukcapil) Kota Bengkulu terkait pelayananan yang ada di dukcapil baik E-Ktp maupun administrasi lainnya.
Ketua komisi 1 DPRD Kota Bengkulu, Mardiyanti membenarkan hal tersebut, dipanggilnya kepala dinas Dukcapil Sudarto yang di dampingi juga oleh Kepala bidang pelayanan Dukcapil yakni Widodo untuk menanyakan hal-hal yang dianggap penting terkait pelayanan pada Dinas Dukcapil.
Berdasarkan Informasi yang dihimpun RMOL Bengkulu ada beberapa point yang dibahas dalam hearing yang di gelar oleh DPRD Kota Bengkulu selain masalah pelayanan E-Ktp yakni, adanya laporan warga Kota Bengkulu yang kesulitan dalam mengurus surat pensiunan di Bank.
Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bengkulu, Mardiyanti mengatakan, "Dalam hearing yang kita lakukan bersama Dinas Dukcapil ini berdasarkan laporan dari masyarakat terkait pelayanan di Dukcapil dan dalam hal ini juga beberapa laporan salah satunya merasa kesulitan dalam mengurus pensiunan di Bank,". kata Mardiyanti pada RMOL Bengkulu
Kepala Dinas Dukcapil, ditemui RMOL Bengkulu mengatakan, "Dalam memaksimalkan pelayanan perlu didukung dengan sarana dan prasarana dan untuk mengupayakan itu semua perlunya penambahan anggaran untuk Dinas Dukcapil yang nantinya akan di gunakan untuk menunjang pelayanan yang ada di Dukcapil,". kata Sudarto pada RMOL Bengkulu (17/4).
Selain itu, Masih kata Sudarto, Berdasarkan anggaran yang ada tahun 2018 pada Dinas Dukcapil sebesar Rp.4 milyar. Namun, dengan meningkatnya pelayanan serta kurang mendukungnya sarana dan prasarana maka perlu penambahan dana Rp. 1 milyar untuk memaksimalkan pelayanan tersebut. [ogi]
- Menko Airlangga: Pemerintah Segera Tetapkan Harga Vaksin Mandiri
- Perusahaan Di Papua Hampir 100 Persen Pakai Tenaga Kerja Luar
- Tiga Partai Akan Ajukan Hak Angket Pj Gubernur Unsur Polri
