RMOLBengkulu. Anggota DPRD Lebong, M Gunadi Mursalin, menilai gencarnya pembangunan infrastruktur oleh eksekutif bukan salah satu solusi dalam antisipasi banjir yang kerap melanda wilayah Lebong, akhir - akhir ini.
- Listrik Sering Padam, Warga Kaur Resah
- Perluas Akses Layanan Perbankan Bagi Masyarakat, Bank BTN Barsama Pos Indonesia Luncurkan Tabungan e'BataraPos
- Nujuh Likur Adat Suku Pasma Yang Hampir Musnah Di Kaur
Baca Juga
RMOLBengkulu. Anggota DPRD Lebong, M Gunadi Mursalin, menilai gencarnya pembangunan infrastruktur oleh eksekutif bukan salah satu solusi dalam antisipasi banjir yang kerap melanda wilayah Lebong, akhir - akhir ini.
Ia mendukung normalisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dicanangkan eksekutif tahun 2019 ini. Namun, titik sasaran disarankan tidak hanya difokuskan pada bagian hilir saja. Melainkan difokuskan pada bagian hulu DAS.
"Kita sudah pernah menyampaikan kepada pihak eksekutif untuk memberi solusi banjir tanpa harus membangun mengeluarkan anggaran yang cukup besar," ujarnya kepada RMOLBengkulu, Selasa (5/3) pagi.
Lanjut dia, meski pembangunan tembok pengendalian banjir dan pintu air merupakan kegiatan yang lazim dilaksanakan di sepanjang DAS, namun hal itu dikhawatirkan justru tidak terlalu urgent pada penanganan banjir.
"Karena, kalau penumpukkan material di bagian hulu dibiarkan maka banjir akan terus terjadi. Sebab, material di hulu akan terjadi pedangkalan," kata Gun.
Dia mencontohkan, seperti pembangunan fisik Pelapis Tebing di Desa Nangai Tayau, Kecamatan Amen, yang menguras anggaran Rp 9,9 Miliar melalui APBD tahun 2017 lalu.
Sedianya, tidak terlalu berimbas dan nyatanya banjir terus terjadi dan menerjang sawah warga sekitar. "Saya rasa kalau hanya pengerukan tidak perlu anggaran hingga miliaran. Mungkin hanya menelan ratusan juta saja. Contohnya pengerukan material di Ulau Dues," tutupnya. [tmc]
- Permudah Milenial Miliki Rumah, Ini Fitur Anyar KPR BTN Gaess For Millenial
- 87 Crosser Adu Nyali Di Bhayangkara CUP
- Sekda Haryadi: Mari Bergandengan Tangan Lawan Terorisme
