Rapat Paripurna DPRD Kota Bengkulu Jawaban Walikota Atas Pandangan Umum Fraksi

RMOL. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu agenda mendengarkan jawaban Walikota Bengkulu terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bengkulu, tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bengkulu Tahun 2018, Rabu (29/11/2017).


RMOL. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu agenda mendengarkan jawaban Walikota Bengkulu terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Bengkulu, tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Bengkulu Tahun 2018, Rabu (29/11/2017).



Wakil Ketua I Yudi Darmawansyah, didampingi Wakil Ketua II Teuku Zulkarnain.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I Yudi Darmawansyah, didampingi Wakil Ketua II Teuku Zulkarnain. Paripurna turut dihadiri Wakil Walikota Bengkulu Patriana Sosialinda dan 27 anggota DPRD Kota Bengkulu serta unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu.



Patriana Sosia Linda

Wakil Walikota Bengkulu Patriana Sosialinda, yang membacakan jawaban Walikota bahwa Pemerintah Kota Bengkulu menyetujui poin-poin yang disampaikan ke-sembilan fraksi pada rapat paripurna sebelumnya.

Pandangan umum fraksi-fraksi yang sudah disampaikan sebelumnya semuanya sangat berharga dalam melengkapi dan menyempurnakan Rancangan Perda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bengkulu, dan semoga ini bisa menjadi acuan dalam pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan di Kota Bengkulu,” ujar Patriana.


Dia menegaskan bahwa Pemkot telah meningkatkan kesejahteraan ASN (Aparatur Sipil Negara) melalui penambahan tunjangan penghasilan dan sedang akan berupaya terus dalam mengoptimalkan potensi sumber daya manusia.

Pemerintah kota telah melakukan langkah-langkah dalam rangka peningkatan kinerja aparatur daerah dan peningkatan kesejahteraan ASN dengan pengalokasian anggaran APBD 2018 tentang penambahan penghasilan,” kata Patriana.

Dan Pemerintah Kota Bengkulu akan berupaya dan terus berupaya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pengoptimalan dalam menggali potensi sumber daya manusia yang ada,” lanjutnya.



Hal tersebut disampaikan Patriana sebagai jawaban atas pandangan umum Fraksi Partai Nasional Demokrat bahwa pemkot harus memperhatikan ASN maupun non ASN.



Terkait tuntutan Fraksi PPP yang menyatakan bahwa anggaran tahun 2018 harus digunakan untuk kegiatan yang memiliki manfaat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara merata, Pemkot akan mengalokasikan APBD 2018 pada kegiatan yang produktif bagi masyarakat.




Anggaran APBD tahun 2018, pemerintah kota juga akan berupaya mengalokasikan anggaran dalam bentuk program kegiatan yang langsung menyentuh guna pemenuhan kebutuhan masyarakat Kota Bengkulu,” sambungnya. [ogi/adv]