RMOLBengkulu. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan kembali mengingatkan untuk tidak menghalang-halangi siapapun untuk menggunakan hak pilihnya.
- Beber Kebohongan BUMN, Said Didu: Uang Pajak Pembeli Masuk Laporan Keuangan Perusahaan
- Kanwil Kemenkumham Bengkulu Dampingi Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pemkab RL
- HLN Ke-78, Presiden Jokowi Beri Selamat ke PLN, Berpesan Untuk Wujudkan Ketahanan Energi Hingga Menerangi Pelosok Negeri
Baca Juga
RMOLBengkulu. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Wahyu Setiawan kembali mengingatkan untuk tidak menghalang-halangi siapapun untuk menggunakan hak pilihnya.
Sebab hal itu bisa dijerat pidana. Sebagaimana diatur dalam Pasal 531 Undang-Undang nomor 7/2017 tentang Pemilu.
Dia menjelaskan, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau berupaya menghalangi seseorang untuk memilih, membuat kegaduhan, atau mencoba menggagalkan pemungutan suara dapat dipidana paling lama 4 tahun dengan denda maksimal Rp 48 juta.
Perlu diketahui, pemilu serentak akan digelar pada esok hari. Pemerintah pun sudah mengeluarkan keputusan untuk menjadikan hari Rabu 17 April 2019 sebagai hari libur nasional.
Terkait itu, kolega Wahyu, Komisioner KPU RI, Viryan Aziz mengingatkan kalau sampai ada perusahaan yang mempekerjakan karyawannya pada saat pencobolosan, maka itu bisa dijerat pidana.
"Itu bisa sanksi pidana, enggak boleh menghalang-menghalangi hak pilih orang. Tapi sebagian besar Insya Allah tertib," demikian Viryan dilansir Kantor Berita Politik RMOL. [tmc]
- Konferensi Internasional Literasi Keagamaan Lintas Budaya, Menkumham: Kita Sudah Buat Program Pelatihan Para Guru Indonesia
- Peringati HBP Ke-60, Kemenkumham Bengkulu Gelar Perlombaan MTQ & Dakwa Bagi WBP
- Hadir Di Rembuk Nasional Aktivis 98 Dibayar Rp 100 Ribu
