RMOLBengkulu. Komisi II DPRD Bengkulu Utara kecewa dengan sikap tidak kooperatifnya pihak PT.Sandabi indah lestari(SIL), Kekecewaan ini timbul lantaran manajemen PT.SIL Bengkulu Utara mangkir(Absen) dalam rapat kerja dengar pendapat (Hearing) yang telah diagendakan pihak dewan.
- Masuk Babak Akhir, Pelantikan Tunggu SK Bupati
- Dinsos Kaur Akan Mengunjungi Nopi Julianto
- Selama PPKM Darurat, BTN Sudah Salurkan Bansos Rp433,775 Miliar
Baca Juga
RMOLBengkulu. Komisi II DPRD Bengkulu Utara kecewa dengan sikap tidak kooperatifnya pihak PT.Sandabi indah lestari(SIL), Kekecewaan ini timbul lantaran manajemen PT.SIL Bengkulu Utara mangkir(Absen) dalam rapat kerja dengar pendapat (Hearing) yang telah diagendakan pihak dewan.
Disampaikan oleh ketua komisi II DPRD Bengkulu Utara, Hendri Situmorang bahwa hearing bersama PT.SIL tersebut diagendakan untuk membahas beberapa persoalan,Termasuk dugaan perambahan 648 HA lahan hutan produksi terbatas (HPT).
Pokoknya kita agendakan hearing kembali.Yang penting jangan sampai setelah kita jadwalkan ulang, Mereka tidak hadir lagi,†ujar politisi PDI-P ini saat ditemui diruang kerjanya, Senin (6/3).
Ia menambahkan jika mangkirnya perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit (PMKS) tersebut merupakan salah satu indikator bahwa perusahaan tersebut bermasalah dan tidak beritikad baik menyelesaikan berbagai problem mereka dengan masyarakat.
Banyak sekali persoalan yang harus mereka selesaikan,Seperti sengketa lahan plasma, dan berbagai problem lain yang seharusnya diselesaikan oleh pihak perusahaan,Tapi bila kedepannya pihak PT.SIL mangkir lagi, maka kami akan menegaskan sikap.Mungkin dengan cara memaksa pihak perusahaan hadir,†imbuhnya.
Menurutnya,dalam tata tertib DPRD Bengkulu Utara memperbolehkan untuk dilakukan pemanggilan paksa, dengan syarat dalam rangka mencari solusi soluti atas problem yang ada.
‎â€Perlu diketahui jika sudah sampai tiga kali pemanggilan nanti Pihak PT.SIL tidak kooperatif alias tetap tidak hadir,Maka akan kita jemput paksa dengan Prosedur tetap berkoordinasi dengan pihak kepolisian.Pihak kepolisian nanti yang akan memaksa mereka hadir,Sebap itu hak dewan," tutup Hendri. [adv]
- Suami Ribut, Istri Kena Tikam
- Para Riders Berbagi Dengan Anak Panti Asuhan
- PNS Dan Kades Incar Komisioner KPU Kaur