RMOLBengkulu. Pegiat bantuan hukum menyayangkan putusan MahkaÂmah Agung (MA) tentang Pasal 11 dan Pasal 12 PermenÂkumham No. 1 tahun 2018 tentang Paralegal.
- Hari Ini PKB Daftarkan Bacaleg Ke KPU Kota Bengkulu
- 9 Desa Pilot Project Benteng Akan Di Evaluasi Dan Monitoring
- Fraksi Golkar Minta Kades Jaga Netralitas
Baca Juga
RMOLBengkulu. Pegiat bantuan hukum menyayangkan putusan MahkaÂmah Agung (MA) tentang Pasal 11 dan Pasal 12 PermenÂkumham No. 1 tahun 2018 tentang Paralegal.
Putusan tersebut mengakibatkan hilangnya landasan hukum paralegal dalam menjalankan fungsi litigasi dan non litigasi untuk mendampingi para adÂvokat. Di tengah keterbatasan jumlah advokat pemberi bantuan hukum cuma-cuma atau pro bono, peran paralegal terbilang sangat signifikan.
Kepala bidang pengembangan organisasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Febi Yonesta menerangkan, sebelum adanya UU Bantuan Hukum dan Permenkumham tentang Paralegal, peranan dari paralegal dalam pemberian bantuan huÂkum sudah terbukti dengan kongkrit.
Dengan adanya putusan MA tersebut, kini akses paralegal memberikan bantuan hukum menjadi terhambat. "Masyarakat miskin membutuhkan jasa paraÂlegal, apalagi advokat jarang mau berikan bantuan hukum cuma-cuma," katanya, di Kantor YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta, kemarin.
Selama ini pemberian bantuan hukum terkendala oleh keterÂbatasan sumber daya manusia, khususnya advokat. Sementara kebutuhan masyarakat miskin akan bantuan hukum sangat tinggi. "Advokat juga punya kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma, tapi ini yang belum dipenuhi, jadi selama ini kekurangan sumber daya maÂnusia dalam pemberian bantuan hukum dipenuhi oleh paralegal," terangnya.
Tak hanya itu, sejumlah undang-undang memberikan kesempatan bagi saksi, korban, maupun tersangka untuk mendaÂpatkan pendampingan selain dari advokat. Misalnya, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memberikan peÂluang bagi relawan untuk menÂdampingi korban. Demikian juga UU Perlindungan Anak yang mengamanatkan pendampingan bagi anak yang berhadapan denÂgan hukum.
Febi Yonesta alias Mayong mencontohkan, LBH Jakarta memiliki 13 advokat dan 80 paralegal untuk wilayah Jabodetabek. Paralegal yang direkrut berasal dari komunitas masyarakat. "Mereka diberikan pengembangan kapasitas, rutin dilakukan monitoring dan evaluÂasi, namun paralegal tidak serta merta mandiri, mereka tetap dibawah supervisi advokat," ungkapnya.
Pihaknya berharap pemerintah segera merevisi Permenkumham tentang Paralegal dengan memÂperjelas definisi, fungsi, dan cakupan kerja paralegal. Serta mendorong advokat menjalankÂan kewajibannya memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.
Koordinator advokasi LBH Masyarakat, M. Afif Abdul Qoyim menerangkan, dalam kerja-kerjanya paralegal terÂbukti mampu menjalankan pemberian bantuan hukum sebagaimana yang dilakukanadvokat. "Misalnya dalam kaÂsus-kasus narkotika, paralegal justru lebih tau pola konsumsi narkotika hingga masalah rehaÂbilitasi ketimbang advokat yang mendapat pendidikan hukum," terangnya.
Direktur LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) Jakarta, Siti Ma'zuma mengungkapkan, seÂtiap tahun pihaknya menangani sekitar 400an kasus hukum. Sementara advokatnya hanya 5 orang. "Sekarang kita punya 80 paralegal di Jabodetabek, kebanyakan dari mereka adalah perempuan korban yang diberÂdayakan," ujarnya.
LBH APIK memberikan pelatihan praktik litigasi dan non ligitasi kepada paralegalnya agar mereka mengetahui proses hukum proses di kepolisian dan pengadilan. "Kebanyakan paraÂlegal kami mendampingi kasus-kasus KDRT dimana mereka membantu para korban di jalur mediasi," katanya. dikutip Kantor Berita Politik RMOL. [ogi]
- Hari Ini PKB Daftarkan Bacaleg Ke KPU Kota Bengkulu
- 9 Desa Pilot Project Benteng Akan Di Evaluasi Dan Monitoring
- Fraksi Golkar Minta Kades Jaga Netralitas
