Komisi I DPRD Kota Bengkulu menggelar hearing bersama Dinas Kesehatan guna membahas terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang dinilai belum layak.
- Menko Airlangga: Tren Kenaikan Covid-19 Harus Segera Dikendalikan Sebelum Ganggu Pemulihan Ekonomi
- Dirwan Bakal Dicopot Dari Ketua DPW Perindo Bengkulu
- Dari 9 Kecamatan, Selebar Belum Menyerahakan Hasil Plenonya Ke KPU
Baca Juga
Pasalnya, untuk setingkat Kepala Puskesmas hanya diberi TPP Rp 1.650.000 yang jika dibandingkan dengan Kasi Kelurahan dengan TPP Rp 2 juta lebih, selisihnya saja sudah jauh.
Ketua Komisi I Bambang Hermanto menjelaskan, pihaknya mendorong agar TPP tenaga di Puskesmas itu dinaikkan karena Puskesmas merupakan garis depan pelayanan kesehatan masyarakat yang tersebar di setiap kelurahan.
"Keluhan TPP pegawai puskesmas ini sudah bertahun-tahun, TPP mereka ini kecil sekali. Dibanding Kasi kelurahan saja jauh. Kepala Puskesmas saja Rp 1.650.000, bagaimana dengan staff, saya dengar tadi ada yang Rp 400 ribu sebulan. Dengan beban kerja nakes yang berat, itu sangat belum layak, " jelas Bambang, Selasa (28/02).
Ia melanjutkan, agar Dinkes membuat usulan kenaikan TPP nakes Puskesmas dan DPRD akan mengupayakan pada 2024 nanti TPP nakes Puskesmas ini bisa dinaikkan selayaknya.
Selain itu, Bambang menambahkan jika selain persoalan TPP, kecilnya biaya operasional di Puskesmas juga menjadi keluhan para nakes.
Saat ini biaya operasional di Puskesmas hanya sekitar Rp 3.350.000 perbulan yang juga menjadi persoalan karena tak cukup untuk biaya operasional puskesmas.
"Biaya operasional mereka ini juga kecil, makanya tadi ada yang menyampaikan listriknya mau diputus, PDAM nya mau dicabut dan lain-lain karena operasional mereka tak cukup. Jadi kedepan ini akan menjadi PR bersama untuk menaikkan nilai anggaran yang dirasa belum cukup," tambahnya.
Sementata itu, Plt Kadinkes kota, Dadi Hartono mengatakan jika sebenarnya usulan tersebut sudah direspon walikota beberapa waktu lalu. Hanya saja saat ini masih dalam proses pembahasan.
"Alhamdulillah dari jauh hari sudah direspon pak wali. Insyallah akan segera direalisasikan dan kita tinggal menunggu hasil pembahasan, " singkat Dadi.
- Kepri, Bengkulu, Sulteng, Sultra Dan Papua Barat Kini Juga Terapkkan PPKM Mikro
- ASN Diingatkan Tidak Terlibat Politik Praktis
- KPU Dan Bawaslu Diminta Buat Bank Data Keterlibatan Perempuan Di Pemilu
