Syafriandi Tinjau Kesiapan Lahan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Bengkulu terus mematangkan rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) yang akan dipusatkan di Desa Pasar Seluma, Kecamatan Seluma Selatan, Kabupaten Seluma pada 2023 mendatang.


Setelah menggelar konsultasi publik dan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dengan pihak terkait pada Senin (31/10) kemarin. Tim DKP Provinsi Bengkulu hari ini Jumat (4/11) meninjau kembali lokasi rencana pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Desa Pasar Seluma.

Dalam peninjauan ini, Tim DKP Provinsi Bengkulu didampingi oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi SP, beserta tim dari Dinas Perikanan Kabupaten Seluma.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Syafriandi mengatakan bahwa peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan untuk lokasi pembangunan Pelabuhan perikanan Nusantara.

"Peninjauan lahan hari ini untuk melihat kondisi lahan, dan kontur tanah yang ada, Setelah itu baru kita akan lakukan pematangan lahan," kata  Syafriandi.

Lanjutnya, tahun depan akan masuk di tahapan Land Chlering (pematangan lahan) dan penguasaan lahan agar dipastikan tidak ada lagi hambatan untuk pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara yang berskala nasional tersebut.

"Setelah pematangan lahan nanti, kita juga akan membahas terkait jalur keluar masuk jalan menuju pelabuhan nantinya," imbuhnya.

Selain memastikan pematangan lahan, kata Syafriandi, ada beberapa bangunan juga akan di siapkan seperti ponton atau tongkang untuk mengangkut barang dan membawa muatan. Kemudian, ada juga jasa tambat labuh untuk menambatkan kapal di dermaga.

"Selesai tahapan pematangan lahan, kita juga akan siapkan fasilitas ponton dan tambat labuh sebagai bangunan pendukung pelabuhan Nusantara skala nasional ini," ujarnya.

Lebih lanjut Syafriandi menyampaikan, bangunan pendukung seperti tambat labuh untuk nelayan tradisional menambatkan kapal, kalau misalnya terjadi air pasang laut sehingga, tidak menghambat kerjanya nelayan dalam mencari ikan.

"Jadi kalau misalnya terjadi pasang surut air laut, dengan adanya tambat labuh ini nelayan sudah ada tempat untuk keluar masuk," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komis II DPRD Provinsi Bengkulu Jonaidi mengatakan, peninjauan lahan tersebut untuk memastikan soal lahan Pelabuhan Perikanan Nusantara yang kewenangannya di kelola oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.

"Kita memastikan soal kepastian lahan dulu, terkait kewenangan pembangunan pelabuhan Nusantara ini kepada Pemprov Bengkulu, berdasarkan undang-undang kementerian kelautan dan perikanan serta tata ruang, dimana semua TPI (Tempat Pelelangan Ikan) beralih ke PPN yang sepenuhnya di kelola Provinsi,” kata Jonaidi.

Status TPI yang beralih ke PPN ini kata Jonaidi, sebelum itu sudah ada penyerahan aset di tahun lalu. Kemudian setahun lalu kemarin telah beberapa kali di ekspose kepada pihak kementerian dan tepat di tahun 2022 ini bisa mendapatkan dana anggaran khusus (DAK) sebesar Rp 16,2 Miliar untuk pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara di Desa Pasar Seluma.

"Alhamdulillah kita dapatkan dana khusus miliyaran rupiah untuk pembangunan pelabuhan Nusantara ini, tentu hal tersebut akan menjadi oleh-oleh buat masyarakat Seluma, khususnya bagi nelayan dan laut kita yang selama ini terlihat tidak di berdayakan secara optimal," tuturnya.

Jonaidi meyakini dengan hadirnya Pelabuhan Perikanan Nusantara kedepannya dapat mendorong perekonomian masyarakat. ” Nelayan dan sumber daya laut, ikan dan kemaritiman akan lebih maksimal dan berguna bagi masyarakat provinsi Bengkulu, khususnya kabupaten Seluma," ujar anggota DPRD Dapil Seluma ini. [***]