Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu saat ini tengah mengawal dan melakukan pengawasaan terhadap realisasi anggaran covid-19 di Provinsi Bengkulu, Sabtu (24/7).
Itu dilakukan terkait teguran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian beberapa waktu lalu yang menyebutkan Provinsi Bengkulu masuk dalam 19 daerah yang menahan anggaran yang seharusnya digunakan untuk menangani pandemi Covid-19 dan memberikan insentif bagi tenaga kesehatan.
“Kita sedang melakukan tahap itu dengan melakukan pendekatan dari pihak pemda. Mudah-mudahan penyerapan daripada anggaran ini bisa kita laksanakan,” kata Agnes Triani kepada RMOLBengkulu.
Agnes menyebutkan, meski sejauh ini belum ditemukannya penyimpangan atas dana covid-19 sejak tahun 2020 lalu. Namun, pihaknya akan terus mengawal hingga penyerapan dan realisasi dana covid-19 itu tersalurkan tepat sasaran.
Tidak hanya itu, dalam pengawasan ini lanjut Agnes, terdapat kendala. Dimana dalam pengawasan penyerapan dana covid-19 ini membutuhkan tenaga yang extra.
“Masalahnya itu terkendala akan recofusing. Jadi memang banyak kendala yang kita hadapi dan itu tidak sesimple itu,” sambungnya.
Sementara, terkait pengawasan anggaran covid-19 di Provinsi Bengkulu. Kejaksaan Tinggi Bengkulu akan bergandengan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu serta pihak inspektorat.
Dengan menurunkan tim gabungan dari pihak Perdata Tata Usaha Negara (Datun) dan pihak intel.
“Dalam pengawalan dana covid ini juga tidak sendiri tetepai juga melibatkan BPKP juga dan pihak-pihak inspektorat dan itu kita awasi semua,” tambah Agnes.
Wanita yang pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pemulihan Aset pada Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini juga berharap penyerapan dana covid-19 baik dalam penanganan kegiatan covid-19 maupun uang nakes bisa tepat sasaran dan terealisasi dengan baik.
“Mudah-mudahan penyerapan anggaran covid ini bisa kita kawal dengan baik. Dan ini kita kawal terus,” tutup Agnes Triani.
