Gubernur Rohidin melaksanakan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023, di Balai Raya Semarak Bengkulu, Senin (05/12) siang.
- Aneh! Polda Dan Kejati Silang Pendapat Soal Kasus DAK Dikbud 2020
- Fraksi DPR RI PKS Seru Dunia Internasional Hentikan Aksi Militer Israel Di Palestina
- Pemerintah Indonesia Resmi Tetapkan Biaya Haji 2023, Ini Rinciannya di 14 Embarkasi
Baca Juga
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah memastikan alokasi anggaran pemerintah pada tahun 2023, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD difokuskan untuk pembangunan infrastruktur dasar dan penguatan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu juga untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 yang masih menjadi perhatian khusus pemerintah pusat.
Termasuk antisipasi terhadap kejadian bencana, kata Rohidin, juga lebih mendapatkan perhatian tahun 2023. Pasalnya, kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini dan musibah gempa hingga masih menjadi kewaspadaan hampir sebagian daerah di Indonesia pasca musibah Gempa di Kabupaten Cianjur.
"Jadi fokus untuk infrastruktur saya meminta Desember 2022 ini mulai dilakukan lelang, karena diperkirakan kalau melihat kalender itu April 2023 sudah bulan puasa. Sehingga saat lebaran kualitas jalan di Bengkulu lebih baik," jelas Gubernur Rohidin.
Lanjut Gubernur Rohidin, perbaikan jalan poros utama seperti jalan lintas Kota Bengkulu - Bengkulu Utara - Mukomuko, dan Kota Bengkulu - Seluma - Bengkulu Selatan juga telah diminta kepada Badan Pengelola Jalan Nasional (BPJN) untuk dilakukan perbaikan jalan nasional.
"Jadi poros utama tadi juga telah disepakati pihak BPJN untuk segera dilakukan perbaikan, karena kerusakan memang cukup parah sejak 2 tahun terakhir," imbuhnya.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb)Provinsi Bengkulu Syarwan menyebutkan, TKD Provinsi Bengkulu tahun 2023 dialokasikan sebesar 10,197 miliar rupiah lebih. Dengan arah kebijakan belanja negara pada 5 fokus utama yaitu belanja pendidikan dan kesehatan, penyelesaian proyek-proyek strategis nasional dan memperkuat jaring pengaman sosial bagi masyarakat.
Selanjutnya menurut Syarwan untuk peningkatan perbaikan layanan masyarakat dan memajukan perekonomian daerah serta mendukung reformasj birokrasi, penyederhanaan regulasi dan persiapan Pemilu 2024.
"Jadi ini sebagaimana yang diarahkan Presiden RI, bahwa pembangunan infrastruktur kembali dilaksanakan maksimal di tahun 2023. Sekaligus bagaimana pemulihan ekonomi masyarakat dan tanggap bencana menjadi perhatian serius pemerintah secara berjenjang," jelasnya.
- Muncul Di Istana Jokowi, Ada Spekulasi Rizal Ramli Ditawari Menko Ekonomi
- Kuasa Hukum JMSI Bengkulu Apresiasi Kapolri 'Turun Tangan' Minta Pelaku Penembakan di Bengkulu Ditangkap
- Reses Bambang Hermanto, Infrastruktur Masih Jadi Keluhan Utama Masyarakat
