RMOLBengkulu. Rapat paripurna ke 13 masa sidang ke 2 tahun 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu mendengarkan Pandangan Umum Fraksi Fraksi terhadap Nota Penjelasan Walikota Bengkulu atas Raperda Pertanggungjawaban pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2018 bertempat di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (24/6).
- Ketua IMI Bengkulu: Kadispora Provinsi Bengkulu Magnet Kemajuan Industri Otomotif Bengkulu
- Soal Agri Andalas, DPRD Benteng Terima Aspirasinya Masyarakat
- Bawa Pulang 8 Medali Emas, Atlet Taekwondo Lebong Bakal ke POPNAS dan Pra-PON
Baca Juga
RMOLBengkulu. Rapat paripurna ke 13 masa sidang ke 2 tahun 2019 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu mendengarkan Pandangan Umum Fraksi Fraksi terhadap Nota Penjelasan Walikota Bengkulu atas Raperda Pertanggungjawaban pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2018 bertempat di ruang rapat Paripurna DPRD Provinsi Bengkulu, Senin (24/6).
Dalam sidang paripurna pandangan Fraksi, seluruh 9 Fraksi DPRD kota Bengkulu menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2018 dinaikan ke pembahasan selanjutnya dengan catatan kritikan dan saran untuk Pemerintah Kota Bengkulu.
Sementara itu Kusmito Gunawan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bengkulu mengusulkan, agar Raperda Kota Bengkulu dapat dibahas, disetujui serta disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana sesuai dengan mekanisme peraturan undang undang yang berlaku,â€ungkapnya.
Meski menyetujui untuk dilanjutkan pembahasan, Fraksi Kebangkitan Bintang Perjuangan yang diwakili Suimi Fales menyampaikan catatan kritikan dan saran untuk Pemerintah Kota Bengkulu.
Kami minta untuk dievaluasi perjanjian dengan pengelolah pihak Pasar Tradisional Modern (PTM), karena kami menganggap perjanjian selama ini tidak menguntungkan. Selain itu, mohon dalam percepatan penyerapan anggaran dan urusan perizinan untuk dipermudahkan,†ungkap Suimi Fales.
Senada dengan Fraksi Kebangkitan Bintang Perjuangan, Fraksi Hanura juga mempunyai catatan kritik dan saran untuk Pemkot Bengkulu.
Sebelumnya kami mengucapkan selamat atas capaian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Provinsi Bengkulu atas pengelolaan keuangan. Dan menjadi catatan penting dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada bidang sektor pajak dan retribusi daerah,†ucap Imran Hanafi saat menyampaikan pandangan Fraksi Hanura.
Setelah mendengar pandangan 9 Fraksi DPRD Kota Bengkulu, pimpinan sidang Ketua DPRD Kota Bengkulu menutup sidang paripurna dan menyampaikan sesuai mekanisme yang ada, Rapat Paripurna akan dilanjutkan kembali dengan agenda mendengarkan Jawaban Walikota Bengkulu terhadap padangan Umum fraksi-fraksi. [adv]
- Perizinan Liga 1 Masih Digodok Polisi
- Hasil Rapat Exco PSSI, Liga 2 Resmi Dihentikan
- DPRD Benteng Pantau Langsung UNBK
