Seleksi JPTP Dirut RSUD M Yunus, Pansel Diduga Kangkangi Permenkes, Akademisi: Bisa Dibatalkan

Salah satu proses tahapan seleksi terbuka JPTP Pemprov Bengkulu beberapa hari lalu./net
Salah satu proses tahapan seleksi terbuka JPTP Pemprov Bengkulu beberapa hari lalu./net

Seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu mulai mendapatkan sorotan dari beberapa pihak, Pasalnya seleksi yang dilakukan Panitia Seleksi diduga kuat telah mengangkangi atau melanggar Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor: 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan. Dimana dalam peraturan itu menjelaskan pada pasal 10 syarat-syarat untuk menjadi seorang direktur rumah sakit. 


Berdasarkan hasil pengumuman seleksi terbuka JPTP yang dilaksanakan Panitia Seleksi, bahwa terdapat dua nama pelamar Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M Yunus tidak memenuhi syarat ketentuan yang diatur dalam Permenkes tersebut.

Walaupun diketahui tidak memenuhi syarat aturan Permenkes itu, Pansel tetap saja meluluskan dua nama pelamar jabatan Dirut RSUD M Yunus yang diduga kuat tidak memenuhi syarat yang diatur dalam Permenkes Nomor 971 tahun 2009 pasal 10. Kedua nama pelamar itu adalah dr. Ari Mukti Wibowo, dr. Faisal Frida Putera. 

Menanggapi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Pansel JPTP Provinsi Bengkulu, dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Arie Elcaputra, yang juga praktis hukum di Provinsi Bengkulu mengungkapkan, seharusnya Pansel memperhatikan syarat-syarat yang telah diatur dalam Permenkes itu. Sehingga perjalanan seleksi tidak menjadi hambatan bahkan berpeluang dibatalkan.

"Seharusnya Pansel juga berpedoman dengan Permenkes yang mengatur tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan itu, jika itu dibiarkan bisa saja ada pihak yang menuntut dan itu berpeluang bisa dibatalkan proses seleksinya," terang Arie. 

Arie menyampaikan, dengan melanggar peraturan kementerian itu dan jika terbukti melanggar maka Pansel bisabberpeluang terseret hukum, pasalnya proses seleksi yang dilakukan menggunakan uang negara dan pansel pun berstatus penyelenggaraan negara, sehingga bisa berpeluang atau disinyalir mengarah ke penyalagunaan wewenang karena melakukan dengan sengaja atau perbiaran atau kelalaian yang tidak mematuhi peraturan kementerian kesehatan itu. 

"Sebaiknya Pansel atau pihak BKD Pemda Provinsi segera perbaiki soal dugaan telah melanggar Permenkes itu. Jangan dibiarkan saja. Sehingga proses seleksi tidak menjadi sia-sia dan bisa berpeluang menyeret permasalahan itu ke ranah hukum lainnya," imbuh Ahli hukum Tata Negara Universitas Bengkulu itu, Jumat (3/5).

Diketahui, Panitia seleksi atau pihak badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu telah diingatkan atau mendapatkan sanggahan soal permasalahan itu, agar segera menindak lanjutinya. Dan responnya surat sanggahan yang dilakukan Aliansi Bengkulu menggugat itu, Panitia seleksi hanya berterima kasih dan akan menjadikan acuan dan bahan pertimbangan tahapan seleksi berikutnya.

Pernyataan itu tertuang dalam surat panitia Seleksi terbuka JPTP Provinsi Bengkulu yang ditandatangani Isnan Fajri yang merupakan Sekda Pemerintah Provinsi Bengkulu saat ini. 

Namun, berdasarkan pengumuman tiga besar yang dilakukan pihak Pansel dr. Ari dr. Ari Mukti Wibowo,l yang diduga tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam Permenkes tersebut, tetap diluluskan bersama dua dokter lainnya yang memiliki rekam jejak jabatan pernah sebagai direktur rumah sakit dan wakil direktur rumah sakit sesuai yang diatur dalam Permenkes itu. Sedangkan dr. Faisal Frida Putera yang diperkirakan memiliki rekam jabatan sama seperti dr. Ari Mukti Wibowo dinyatakan tidak lulus ke tahap tiga besar. 

Perlu diketahui, pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan Pasal 10 ayat 4 yanga menyatakan bahwa pengalaman jabatan Direktur diutamakan meliputi beberapa point.   

Pertama untuk Direktur rumah sakit kelas A, pernah memimpin rumah sakit kelas B dan/atau pernah menjabat sebagai Wakil Direktur rumah sakit kelas A paling singkat selama 3 tahun.

Kedua Direktur rumah sakit kelas B pernah memimpin rumah sakit kelas C dan/atau pernah menjabat sebagai Wakil Direktur rumah sakit kelas B paling singkat selama 3 tahun.

Ketiga Direktur rumah sakit kelas C pernah memimpin rumah sakit kelas D dan/atau pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Rumah Sakit Kelas C paling singkat selama 1 tahun.

Keempat Direktur rumah sakit kelas D pernah memimpin Puskesmas paling singkat selama 1 tahun.

RSUD M Yunus Bengkulu diketahui merupakan rumah sakit kelas B yang artinya untuk menjadi Direktur minimal pernah memimpin rumah sakit kelas C dan/atau pernah menjabat sebagai Wakil Direktur rumah sakit kelas B paling singkat selama 3 tahun. Berdasarkan pengumuman ada 2 kandidat yang diduga atau disinyalir tidak memenuhi persyaratan, yaitu dr. Ari Mukti Wibowo dan dr. Faisal Frida Putera.