Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bengkulu yang diketuai oleh Ludiman menyatakan sepakat atas pernyataan cipayung plus yang menilai pemerintah gagal dalam menanggulangi pandemi Covid-19 yang terbukti dari dampak yang ditimbulkan.
- Begini Usuluan Anggota Fraksi Golkar Terhadap Polemik TWK
- Menko Airlangga: Secara Spasial, Ekonomi Sejumlah Daerah Sudah Alami Pembaikan
- Ini Deretan Gubernur Hingga Ketum Parpol yang Berpotensi Nyapres 2024
Baca Juga
Dikatakan Ludiman, langkah yang diambil oleh cipayung plus Jakarta yang terdiri dari PB HMI, PB PMII, PP GMKI, PP PMKRI, PP HIKMABUDHI, PP KMHDI, DPP IMM, PP KAMMI, PP HIMA PERSIS, PP PII, EN LMND, sudah sangat tepat dan mewakili cipayung plus Bengkulu khususnya PB HMI Bengkulu.
“Untuk sejauh ini sepakat sama apa yang disampaikan cipayung plus Jakarta,” kata Ludiman kepada RMOLBengkulu.
Seperti yang diutarakan oleh Cipayung plus Jakarta, lanjut Ludiman, nyatanya pemerintah dinilai gagal dalam menanggulangi pandemi Covid-19.
Tidak hanya itu, dampak yang timbul cukup dirasakan oleh masyarakat. Baik di sektor ekonomi, sosial, budaya, politik maupun pemerintahan. Seperti yang disampaikan oleh cipayung plus saat jumpa pers di Gedung Joang '45, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat lalu (20/8).
Namun untuk di Bengkulu sendiri, sambung Ludiman, pihaknya belum ada tambahan sikap secara resmi tentang penanganan Covid-19 di Indonesia. Masih satu suara seperti yang disampaikan cipayung plus Jakarta.
“Kalau secara khusus belum ada, tapi apa yang disampaikan olej cipayung plus Jakarta sudah mewakili kita yang ada di sini,” tutup Ludiman.
Adapun hal-hal yang disampaikan oleh cipayung plus Jakarta, yakni meminta Presiden Jokowi untuk segera melakukan evaluasi terhadap sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju, agar terjadi perbaikan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.
Kemudian, Presiden harus segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan ekonomi, kesehatan, pendidikan, hukum dan tata kelola pemerintahan terutama dalam penanganan pandemi Covid-19.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah membuat roadmap penanganan Covid-19 berlandaskan pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Sehingga, Presiden Jokowi bisa mengambil alih dan memimpin langsung penanganan Covid-19
Secara lebih rinci, kelompok Cipayung Plus membawa 14 pernyataan dalam pernyataan sikap terkait penanganan Covid-19 di Indonesia, antara lain sebagai berikut:
1. Presiden harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Indonesia Maju.
2. Presiden harus segera melakukan evaluasi terhadap kebijakan ekonomi, kesehatan, Pendidikan, hukum dan tata kelola pemerintahan terutama dalam penanganan pandemi Covid-19
3. Pemerintah harus membuat peta jalan penanganan Covid-19 berlandaskan pada Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan
4. Mendesak Presiden Ir. Joko Widodo untuk segera mengambil alih dan memimpin langsung penanganan Covid-19 serta melakukan reformasi Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dengan melibatkan pakar dan ahli sesuai bidangnya, bukan memberikan porsi yang besar kepada politisi dan pembisnis yang Sangat rentan konflik
5. Membentuk Tim Khusus komunikasi penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sehingga komunikasi pemerintah dan efektif.
6. Pemerintah harus segera memperbaiki data penerima, memberikan bantuan sosial dan kualitas bantuan sosial
7. Segera gratiskan biaya tes Covid-19, Obat-obatan, Vitamin, Oksigen serta memulai vaksinasi di kelompok rentan, mahasiswa, dan pesantren dan menjamin ketersediaannya
8. Segera Evaluasi dan Perbaiki Sistem Pendidikan dan Bebaskan Mahasiswa dari Beban Uang Kuliah Tunggal ( UKT)/Pembiayaan Kuliah
9. Menghentikan segala bentuk tindakan kekerasan terhadap aktivis dan semua elemen rakyat yang menyuarakan aspirasi
10. Pemerintah harus menjamin kesejahteraan kaum tani, klas buruh, seniman, koperasi UMKM, dan kelompok informal lainnya.
11. Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama lembaga penegak hukum lainnya untuk segera melakukan audit dan mentransparansikan anggaran penanganan covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional.
12. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama lembaga penegak hukum lainnya untuk tidak tebang pilih dalam penanganan korupsi serta memberikan hukuman berat bagi pejabat pelaku korupsi.
13. Menghimbau kepada seluruh kader dan anggota organisasi yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus untuk bersama-sama melakukan penjagaan atas kinerja pemerinah dalam penanganan covid 19 dan pemulihan ekonomi nasional.
14. Bersama-sama melakukan kerja-kerja gerakan sosial kemanusiaan, selama tidak merugikan masyarakat, organisasi, dan negara.
