Sarankan Pemkot Tunda Pembangunan RSTG, Ini Kata Ariyono Gumay

Pembangunan Rumah Sakit Tino Galo (RSTG) yang digagas pemerintah kota dinilai belum pas dari segi fungsi dan efisiensi anggaran. Mengingat berkenaan pemkot masih punya rumah Sakit Harapan dan Doa (RSHD) yang sudah representatif. Dewan menilai harusnya pemkot lebih memfokuskan dan mengembangkan RSHD untuk efektifitas dan efisiensi anggaran.


Menurut Ketua Fraksi Persatuan Perjuangan H Ariyono Gumay berdasarkan anggarannya yang disampaikan pemkot melalui persentasi yang dilakukan beberapa waktu lalu, memerlukan anggaran kurang lebih Rp 50 untuk RSTG. Nilai yang fantastis tersebut tentunya lebih baik dimaksimalkan untuk pengembangan RSHD dengan beberapa pertimbangan.

"Kami sendiri belum sependapat dengan rencana itu. Karena nilai Rp 50 miliar ini baru bisa berjalan operasional dan ini akan menjadi beban kita untuk kedepannya, belanja pegawai, peralatan, dan sebagainya.  Kemudian satu sisi kalau kita melihat pelayanan hampir dikatakan berbatasan sekali dengan Kabupaten, jadi akan jauh untuk orang kota untuk menuju rumah sakit itu. Pertama aksesnya akan melalui daerah rawan banjir, kalau banjir otomatis orang kan tidak bisa mengakses ke sana. Kedua aksesnya sangat jauh dari kota," jelasnya, Senin (03/10).

Maka dari itu, Ariyono menyimpulkan fraksi Persatuan Perjuangan berpandangan menyatakan rencana tersebut belum pas dan belum tepat untuk direalisasikan. Adanya RSHD saat ini dinilai sudah pas dan harus dikembangkan karena dari sisi lokasi sudah sangat pas berada di tengah kota apalagi saat ini sudah memiliki tingkat okupasi yang sudah sangat menjanjikan.

"Padahal kalau kita alihkan kepada anggaran-anggaran yang saat ini memang dibutuhkan oleh masyarakat di tengah kesulitan ekonomi, di tengah naiknya BBM, masyarakat itu lebih bisa tersentuh dengan misalnya bantuan-bantuan untuk UMKM, permodalan, menciptakan lapangan pekerjaan dan lain- lain. Apalagi problem kita adalah mengatasi banjir, tidak sesuai sekali antara jumlah anggaran membangun RSTG kurang lebih Rp 50 miliar dengan anggaran yang dibutuhkan menangani banjir kurang lebih Rp 30 miliar. Malah cuman dianggarkan Rp4 miliar, jadi tidak tidak sesuai dengan kebutuhan," tutup Ariyono. [***]