Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Didukung Dewan

RMOLBengkulu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Paripurna dengan dua agenda, Senin (11/3) siang. Rapat dipimpin Ketua DPRD Bengkulu, Ihsan Fajri. Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti serta para peserta sidang paripurna DPRD Provinsi Bengkulu.


RMOLBengkulu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Paripurna dengan dua agenda, Senin (11/3) siang. Rapat dipimpin Ketua DPRD Bengkulu, Ihsan Fajri. Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Nopian Andusti serta para peserta sidang paripurna DPRD Provinsi Bengkulu.

Kedua agenda tersebut meliputi agenda laporan pansus dalam pembahasan rancangan peraturan daerah rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K), serta laporan reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu masa persidangan ke 1 tahun sidang 2019

Salah satu fraksi, dari fraksi Gerindra di mana dari laporan yang di sampaikan Jonaidi, menjelaskan bahwa raperda ini harus didukung sebab kadang banyak tidak terpikir di pulau-pulau yang belum masuk di zonasi mempunyai potensi yang besar.

"Dampak yang paling nyata di kawasan pesisir dengan eksploitasi sumber daya adalah degradasi kondisi bio fisik sumber daya pesisir. Dalam memanfaatkan dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan perlu diperhatikan daya dukung asimilasi wilayah laut,” kata Jonaidi.

Dengan demikian laporan pansus yang disampaikan Jonaidi itu, akhirnya disetujui oleh pimpinan sidang untuk dilakukan pembahasan ke tahap berikutnya.

"Laporan yang disampaikan mengenai RZWP3K di Provinsi Bengkulu ini disetujui untuk dibahas di tingkat rapat selanjutnya," singkat Fajri.

Secara terpisah, agenda paripurna lainnya yaitu terkait laporan reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu masa persidangan ke 1 tahun sidang 2019.

Seperti yang dibacakan oleh Agung Gustam. Ia mengaku, telah menampung seluruh aspirasi masyarakat saat reses digelar. Pada kesempatan tersebut, ia menyampaikan aspirasi warga didominasi soal infrastruktur seperti pembangunan jalan dan sebagainya.

"Selain infrastruktur sarana jalan, masyarakat Provinsi Bengkulu mengusulkan untuk pembangunan bronjong, irigasi, siring, dan jembatan. Termasuk transportasi usaha tani dan peningkatan hasil pertanian dan perkebunan,” kata Agung.

Lebih jauh, laporan itu merupakan suatu laporan secara keseluruhan anggota DPRD Provinsi Bengkulu, yang telah berjalan belum lama ini. "Laporan kegiatan reses ini  mewakili seluruh anggota DPRD, dan harapan kita nantinya aspirasi yang terdapat dalam laporan kegiatan reses ini masuk dalam progran prioritas pemerintah,"tutup Agung. [tmc]