RMOLBengkulu. Silpa anggaran pendapatan daerah (APBD) Provinsi Bengkulu tahun 2018 ini terancam membengkak diatas silpa tahun 2017 lalu. Pasalnya serapan APBD masih berada diangka 20,87 persen dari total Rp 3.424 Triliun.
- KPK Sita Rekaman CCTV Di Rumah Dirut PLN
- Bamsoet Prihatin Anggota DPR Kembali Dicokok KPK
- Kalau Tidak Ada Gugatan Enam Daerah Ini Sudah Punya Pemenang Pilkada
Baca Juga
RMOLBengkulu. Silpa anggaran pendapatan daerah (APBD) Provinsi Bengkulu tahun 2018 ini terancam membengkak diatas silpa tahun 2017 lalu. Pasalnya serapan APBD masih berada diangka 20,87 persen dari total Rp 3.424 Triliun.
Dimana realisasi belanja tidak langsung dari total Rp 1,719 triliun baru terealisasi Rp 535,3 miliar. Begitu juga dengan realisasi belanja langsung dari total Rp 1,705 triliun baru terserapkan Rp 179,4 miliar.
"Serapan anggaran masih dibawa target. Dimana awalnya target sampai bulan ini (Mei,red) 26 persen. Sehingga capaian masih ada kekurangan 5 persen lebih dari target," ujar Kepala Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Taufiq Adun, kemarin (22/5).
Dikatakan Taufiq bahwa, anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp 714,8 miliar. Sehingga masih ada Rp 2,710 triliun lagi. Untuk serapan di masing-masing OPD paling tinggi 22,56 persen dan terendah Dinas PUPR yang baru 2,35 persen.
"Penyebab masih tingginya uang di kas daerah karena belanja modal rata-rata belum terserap. Tetapi diprediksi realisasi belanja modal pada triwulan 3 dan 4 atau akhir tahun," paparnya.
Disisi lain Wakil Ketua II DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, menyayangkan masih tingginya APBD yang mengendap di kas daerah. Disisi lain masyarakat sudah menanti program pembangunan yang sudah disetujui DPRD. Pihaknya pesimis APBD tersebut bisa berjalan mulus dan terealisasi 100 persen. Bahkan pihaknya optimis silpa tahun ini akan lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 yang sudah mencapai Rp 450 miliar tidak terbelanjakan.
"Plt Gubernur harus tegas kepada OPD apa penyebab anggaran banyak belum bergerak. Realisasikan evaluasi kinerja pejabat. Ini waktu tinggal tujuh bulan. Terutama fisik dikhawatirkan nantinya hasilnya tidak maksimal lantaran dilaksanakan diakhir tahun. Kemudian pembahasan APBD Perubahan sudah akan dibahas. Percuma kami (DPRD,red) membahas dan mengesahkan APBD cepat-cepat, kalau pelaksanaanya lamban bahkan tidak terlaksana," tegas politisi Gerindra ini. [ogi]
- KPK Sita Rekaman CCTV Di Rumah Dirut PLN
- Bamsoet Prihatin Anggota DPR Kembali Dicokok KPK
- Kalau Tidak Ada Gugatan Enam Daerah Ini Sudah Punya Pemenang Pilkada
