Putusan Kemendagri, Penjabat Kepala Daerah Boleh Bertarung di Pilkada 2024

Ketua KPU Kota Cimahi, Anzhar Ishal Afryand/RMOLJabar
Ketua KPU Kota Cimahi, Anzhar Ishal Afryand/RMOLJabar

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) dengan nomor 100.2.1.3/2314/SJ pada 16 Mei 2024, yang mengatur mengenai Penjabat (Pj) kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. SK ini menegaskan bahwa aturan tersebut berdiri sendiri dan tidak menjadi turunan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), mengingat keduanya merupakan regulasi yang terpisah dan tidak saling khusus.


Menanggapi SK tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Cimahi, Anzhar Ishal Afryand, menyatakan bahwa KPU Kota Cimahi akan tetap mengikuti peraturan yang berlaku. "Kami akan mengacu pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 maupun aturan yang nantinya akan dituangkan dalam PKPU," ujarnya saat dihubungi oleh Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (23/5).

Mengenai batasan waktu bagi calon yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mundur dan menyerahkan bukti pengunduran diri, Anzhar menjelaskan bahwa SK pemberhentian dapat diterima sebelum penetapan calon di kantor Sekretariat KPU. "Di UU Nomor 10 tahun 2016, SK pemberhentian atau pengunduran diri harus sudah diterima sebelum calon ditetapkan menjadi calon tetap," jelasnya.

Meskipun begitu, Anzhar menambahkan bahwa hingga saat ini KPU belum menerima petunjuk teknis dari KPU RI mengenai prosedur untuk calon yang akan maju di Pilkada 2024. "Sampai saat ini belum ada PKPU maupun petunjuk teknis tersebut, jadi kami masih berpedoman pada UU nomor 10 tahun 2016," ungkapnya.

Sebagai informasi, berikut adalah jadwal penting terkait tahapan Pilkada 2024:

    24 Agustus - 26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran calon.

    27 Agustus - 29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon.

    27 Agustus - September 2024: Penelitian persyaratan calon.

    22 September 2024: Penetapan pasangan calon.

    25 September - 23 November 2024: Pelaksanaan kampanye pasangan calon.

    27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara (Pilkada serentak).

Dengan terbitnya SK Kemendagri ini, dinamika politik jelang Pilkada 2024 dipastikan akan semakin menarik, terutama bagi penjabat kepala daerah yang berminat maju dalam kontestasi ini. KPU di berbagai daerah kini tengah menunggu arahan lebih lanjut untuk memastikan proses pemilihan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.