PT JR Belum Mampu Buktikan Izin Coal Hauling Batu Bara di Lebong, Ini Kata Bupati Kopli

Bupati Lebong, Kopli Ansori/RMOLBengkulu
Bupati Lebong, Kopli Ansori/RMOLBengkulu

Komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dan PT Jambi Resources (JR) untuk menjaga jalan lintas di Kabupaten Lebong, nampaknya hanya omong kosong. Sebab, saat ini aktivitas coal hauling PT Jambi Resources (JR) digelar dengan paksa. Berdasarkan video yang beredar.


Bahkan, aktivitas lalu lalang mobilisasi tambang angkut batu bara itu hanya bermodal dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) yang dikeluarkan melalui Keputusan Gubernur Gubernur Bengkulu Nomor: E.310.DISHUB.TAHUN 2024.

Bupati Lebong, Kopli Ansori menegaskan, komitmen Pemprov Bengkulu dan PT JR menjaga jalan provinsi di Bumi Swarang Patang Stumang patut dipertanyakan. Sebab, kegiatan Coal Hauling PT JR diam-diam beroperasi dalam beberapa hari terakhir.

Ia mengatakan dari awal memang telah ada keberatan dari masyarakat terhadap kegiatan hauling truk angkutan tambang batu bara. Sebab, sangat mengganggu dan berdampak pada rusaknya jalan sementara pihak perusahaan tidak bisa menunjukan ijin angkut yang melintasi daerah itu.

"Paling tidak, saya selaku bupati jelas tidak merekomendasi untuk kegiatan hauling PT JR. Tapi, terkait SK Andalalin yang dikeluarkan gubernur kita bisa berbuat banyak, karena jalan provinsi kewenangan Pemprov," kata Bupati, Sabtu (15/6) malam.

Politisi PAN ini sangat menyangkan hal tersebut. Hal ini dikarenakan, kondisi infrastruktur jalan Provinsi yang ada di Kabupaten Lebong baik jalan dari Kabupaten Rejang Lebong menuju Lebong akses jalannya sudah rusak. Namun, bukan malah menjaga sisanya, Gubernur justru mengeluarkan SK Andalalin untuk PT JR melewati jalan Lebong-Bengkulu Utara.

"Kita berkomitmen mendukung investasi. Jadi, kalau jalan provinsi di Lebong jadi perioritas pembangunan infrastruktur, mungkin saya akan pasang badan untuk mendukung proses hauling. Saya hanya berbicara komitmen rawat jalan. Karena pintu masuk Lebong cuma dua. Satu jalur Curup, satu lagi jalur Bengkulu Utara," jelas Kopli.

Lebih jauh, ruas jalan Lebong menuju Curup, dan ruas jalan Lebong-Bengkulu Utara merupakan aset Pemprov Bengkulu. Namun, kondisi jalan provinsi itu dalam beberapa tahun terakhir ini sangat memprihatinkan. Terakhir dibangun saat Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti.

Sekalipun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong tidak bisa berbuat banyak. Sebab, apabila APBD dianggarkan untuk pembangunan jalan provinsi dikhawatirkan menyalahi regulasi.

Sementara itu, lanjut Kopli, saat ini fokus pihaknya hanya menjaga jalan provinsi tersebut. Mengingat, sebagian besar masyarakat Lebong memanfaatkan jalan provinsi tersebut.

"Kita tidak pernah menyulitkan, cuma sekarang memang belum di hotmix. Seperti jalan di wilayah Kecamatan Rimbo Pengadang kita lihat sendiri. dan jalan Ketenong II menuju Kelurahan Pasar Muara Aman juga rusak karena kegiatan hauling batu bara," ucapnya.