RMOLBengkulu. Wakil Bupati Lebong, Wawan Fernandez selaku ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Pemkab Lebong, mendesak agar proyek mahal atau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menelan anggaran Rp 9,9 Miliar dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2017 lalu, segera dievaluasi.
RMOLBengkulu. Wakil Bupati Lebong, Wawan Fernandez selaku ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Pemkab Lebong, mendesak agar proyek mahal atau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang menelan anggaran Rp 9,9 Miliar dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2017 lalu, segera dievaluasi.
Menurut Wawan, masa pemeliharaan proyek tersebut telah berakhir per 30 Juni 2018 kemarin. Namun, celakanya setelah habis masa pemeliharaan pipa yang belum berjalan setahun dibangun itu, malah bocor dibeberapa titik.
Akibatnya, bangunan yang semulanya dibangun untuk pemenuhan air bersih warga di Kecamatan Lebong Utara dan Amen, belum sepenuhnya dinikmati warga.
"Kenyataannya banyak yang rusak sebelum setahun berjalan. Makanya, saya minta kepada pak sekda selaku ketua tim pengawas PDAM segera adakan rapat evaluasi senin (16/7) mendatang. Kalau bisa semuanya mulai dari APIP, Dinas PUPRP, PDAM, pihak aset, dan rekanan dihadirkan dalam pertemuan itu," ujar Wawan, kepada RMOL Bengkulu, Jum'at (13/7).
Lanjut Wawan menjelaskan, terkait apakah bisa diperbaiki setelah masa pemeliharaan itu perlu dibahas pada pertemuan tersebut. "Kalau tidak diadakan rapat, maka yang timbul justru saling menyalahkan satu sama lain. Yang perlu dicari sekarang solusi. Sebab, ini terkait kebutuhan keseharian warga," sambungnya.
Dia juga mengingatkan, apabila tidak dilaksanakan pertemuan dalam waktu dekat. Maka, ia akan menjalankan tupoksinya sebagai pengawasan. Apakah diberi sanksi administratif atau dilimpahkan dengan aparat penegak hukum (APH).
"Artinya, diperlukan juga check ke lokasi. Apakah pipa yang bocor itu pipa lama atau pipa baru. Namun, tetap perlu dibahas bersama terlebih dahulu," demikian Wabup. [ogi]
- Dewan Belum Terima Draf KUA PPAS APBD-P 2018
- Demi JK, Perindo Gugat UU Pemilu Ke MK
- Kebebasan Pers Terancam, Jurnalis Alami Kekerasan
