PPNS: PAD Reklame Terhambat Perizinan

Kabid Penegakan Perda, Ummi Haidar Rambe melakukan pemeriksaan sebanyak 11 pemilik papan reklame di Kantor Satpol PP Lebong, Selasa (14/9) pagi/RMOLBengkulu
Kabid Penegakan Perda, Ummi Haidar Rambe melakukan pemeriksaan sebanyak 11 pemilik papan reklame di Kantor Satpol PP Lebong, Selasa (14/9) pagi/RMOLBengkulu

Kurangnya sinkronisasi data perizinan reklame diakui sebagai hambatan atas kebijakan penertiban reklame yang dilakukan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lebong.


Hal itu terungkap saat Kabid Penegakan Perda, Ummi Haidar Rambe melakukan pemeriksaan sebanyak 11 pemilik papan reklame di Kantor Satpol PP Lebong, Selasa (14/9) pagi.

"Data yang tidak sinkron antara Dinas Penanaman Modal PTSP (DPM-PTSP) dan pendapatan Badan Keuangan Daerah (BKD) yang membuat target PAD kecil," ujar Ummi selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). 

Ummi menyebutkan, berdasarkan pemeriksaan sementara ada beberapa kendala kenapa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor papan reklame sangat kecil. Salah satunya terkait terhambatnya soal perizinan.

"Sangat disayangkan pihak perizinan Dinas Penanaman Modal PTSP dan pendapatan BKD tidak  hadir dalam hearing tadi. Sehingga penyelenggara masih harus berkoordinasi kedua SKPD tersebut untuk mengurus perizinan mereka," sambungnya.

Lebih jauh, ia mengutarakan, pemeriksaan akan tetap berlanjut. Sebab, hanya 11 pemilik papan reklame yang hadir dari 20 yang disebar. Ia berharap pertemuan selanjutnya dihadiri oleh pihak Bidang Perizinan dan Pendapatan BKD Lebong.

"Dan akan kami panggil lagi sisanya. Tapi, tadi mereka janji akan segera mengurus perizinan," demikian Ummi.