Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dari sisi politik hukum kebijakan, kurang berpihak kepada daerah. Sebab, kewenangannya berada di pemerintah pusat. Hal ini dianggap akan mempersulit kepala daerah dalam melakukan pencitraan untuk menggalang dukungan publik.
- Masa Jabatan Presiden Berpeluang Selesai Sebelum 2024
- Demokrat Kota Bengkulu Siap Jadi Juara Pileg 2019
- Helmi-Dedy Kalah Di Kecamatan Muara Bangkahulu
Baca Juga
“Tentu ini akan berakibat terhadap menurunnya tingkat popularitas kepala daerah yang seringkali melakukan aksi di medsos untuk menggalang dukungan publik,” ujar Pakar politik dan hukum Universitas Nasional (Unas), Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (4/7).
Saiful mencontohkan kepala daerah yang kerap kali beraksi di media sosial. Yaitu, Ganjar Pranowo yang merupakan Gubernur Jawa Tengah.
“Dengan adanya PPKM Darurat, maka tentu kepala daerah seperti Ganjar misalnya akan semakin terpuruk, karena ia tidak akan lebih leluasa untuk mencitrakan dirinya di medsos,” kata Saiful.
Apalagi, kebijakan yang terpusat itu juga diikuti oleh adanya ancaman pemberhentian kepala daerah yang melanggar aturan tersebut.
“Untuk itu, menurut saya PPKM Darurat ini semakin mempersempit peran kepala daerah, apalagi mereka yang sering genit menggunakan medsos sebagai sarana penggalangan dukungan publik,” pungkas Saiful.
- Kotak Kosong Menang Di Makassar, Paloh: Itu Tamparan
- Soal Pasar Pagar Batu, Ketua DPRD Kaur: Senin Hearing
- Menko Airlangga: Tren Kenaikan Covid-19 Harus Segera Dikendalikan Sebelum Ganggu Pemulihan Ekonomi
