Polemik Tapal Batas Bengkulu Selatan-Kaur Memanas, Ratusan Massa Kepung Kantor DPRD

Tampak massa saat mengepung kantor dprd/Ist
Tampak massa saat mengepung kantor dprd/Ist

Konflik tapal batas antara Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) dan Kabupaten Kaur kembali memanas. Akibatnya ratusan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Kedurang dan Kedurang Ilir menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten BS, Senin (20/5) kemarin.


Ratusan massa mempertanyakan kehadiran Pemkab BS dan DPRD BS untuk menuntaskan persolaan tapal batas Kabupaten BS dengan Kabupaten Kaur yang dinilai tidak pernah ada upaya penyelesaian itu.

Perwakilan warga sekaligus Tokoh Masyarakat Kedurang, Kasrani mengatakan, rombongannya tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya terhadap respon Pemkab BS dan DPRD BS.

Merasa dicuek, massa yang tergabung ke dalam forum tersebut mengancam dan menyarankan agar domisilinya dipindahkan ke Kabupaten Kaur.

"Kami minta persoalan tapal batas ini segera dituntaskan. Makanya hari ini kita datang kesini untuk meminta DPRD bisa menanggapi aspirasi kami," katanya saat hearing bersama DPRD BS. 

Pun jika ada respon, massa yang berdomisili di Kedurang siap pindah status warga ke Kabupaten Kaur. Hal tersebut merupakan sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap pemerintah yang terkesan tidak serius menyelesaikan persoalan tapal batas.

"Ya, kalau memang Pemerintah Bengkulu Selatan tidak bisa menyelesaikan persoalan batas wilayah ini. Lepaskan saja kami di Kedurang, biarkan kami gabung ke Kaur saja," tegasnya.

Lebih lajuh, ia mengaku paham betul sejarah penetapan batas wilayah antara Kabupaten BS dan Kaur. Seperti batas wilayah dua kabupaten itu adalah batas alam, yakni Sungai Air Sulau kanan.

Namun, seiring berjalannya waktu, batas tersebut bergeser ke wilayah BS. Akibatnya, wilayah BS semakin sempit khususnya lahan warga di Kedurang banyak di klaim milik Kabupaten Kaur.

Anehnya lagi, saat ini patok batas wilayah Kabupaten BS dan Kaur sudah bergeser sekitar 3  mengarah ke wilayah Kabupaten BS.

"ada sekitar 4.500 hektar lahan masyarakat Kedurang yang diklaim masuk wilayah Kaur. Maka dengan itu jelas daerah kita dirugikan," tegas Kasrani.

Sementara itu, Waka II DPRD Kabupaten BS Dendi Man Tarmizi saat hearing memastikan akan segera menyikapi persoalan tapal batas antara kedua kabupaten tersebut.

Diantaranya melakukan pembahasan lebih lanjut dengan pihak eksekutif dalam waktu dekat ini.

"Karena akan dilakukan pembahasan terlebih dahulu dengan pihak eksekutif yaitu, Pemkab Bengkulu Selatan," jelas Dendi.

Dendi menyatakan, nantinya pihaknya akan melakukan survey langsung ke lokasi tapal batas bersama pihak eksekutif agar bisa melihat langsung batas-batas wilayah yang dimaksud.

"Segera akan kita jadwalkan bersama eksekutif untuk turun langsung ke lokasi. Hanya saja, akan disampaikan terlebih dahulu kepada Pimpinan DPRD Bengkulu Selatan," demikian Dendi.