Polemik parkir Alfamart: Manajemen Alfamart Menggadaikan Nasib Jukir & Keluarganya

Sekretaris Gemawasbi Provinsi Bengkulu, Nosa Airanggo./rmolbkl.
Sekretaris Gemawasbi Provinsi Bengkulu, Nosa Airanggo./rmolbkl.

Hasil keputusan yang dilakukan pihak Pemerintah Kota Bengkulu dengan pihak PT. Sumber Alfaria Trijaya (Alfamart) dirasa sangat janggal oleh sebagai pihak. Bagaimana tidak, pertemuan yang dilakukan disalah satu hotel yang dihadiri Kapolres Kota Bengkulu itu tidak dinilai hanya mementingkan kepentingan kelompok atau sebagai orang saja. Hal itu diungkapkan Sekretaris Gerakan Masyarakat Pengawas Birokrasi (Gemawasbi) Provinsi Bengkulu, Nosa Airanggo.


Dimana dirinya berpendapat bahwa pertemuan itu tidak memikirkan nasib juru parkir dan keluarganya yang menggantung hidupnya dengan bekerja sebagai juru parkir.

"Keputusan Alfamart dengan Pemkot Bengkulu itu tidak memihak masyarakat dan tidak memikirkan juru parkir yang sudah bekerja. Itu keputusan diluar rasional sebab tidak melibatkan semua pihak yang terlibat," tutur Anggo, Sabtu (25/5).

Nosa menilai, dalam polemik parkir ini seharusnya pihak Alfamart dan Pemkot Bengkulu bersikap dan mementingkan kepentinga rakyatnya, memikirkan nasib masyarakat, juru parkir yang bergantungkan hidup mereka dengan penghasilan sebagai juru parkir.

"Siapa yang mau bertanggung jawab jika anak dan istri mereka kesulitan makan, sulit bayar sekolah, dan ujung - ujungnya jalan singkat yang ditempuh mereka (jurkir) untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kita minta pihak Alfamart dan Pemkot Bengkulu serta pihak yang mendukung keputusan sepihak itu bertanggung jawab akan nasib juru parkir dan keluarganya," tegas Anggo.

Anggo menyampaikan, bahwa Kesepakatan yang dilakukan di hotel berbintang itu terindikasi kuat adanya kongkalingkong kepentingan pribadi dan kelompok.

"Kita minta pihak Alfamart untuk menarik lagi ucapannya soal kuasa pengelolaan parkir. Karena pihaknya memiliki bukti otentik antara hulubalang dengan pihak Alfamart. Dimana surat kuasa tertanggal 29 Maret 2021 salah satu poinnya menegaskan pihak Hulubalang wajib membayar kepada pihak Pemkot sesuai dengan uji petik yang dilakukan. Artinya pengolahan parkir yang dilakukan tetap berlandaskan aturan yang ada tidak serta-merta saja. Intinya kita minta Pemkot Bengkulu untuk mereview ulang atas kesepakatan yang dibuat di hotel berbintang itu, jika tidak kita siap membawa permasalahan ini ke meja hijau," tutupnya.