RMOLBengkulu. Penyerapan dana desa di Kabupaten Lebong, belum sama sekali. Akibatnya, Lebong dilaporkan menjadi kabupaten terendah se-provinsi Bengkulu, dalam penyerapan anggaran desa tersebut.
- BTN Optimistis Sektor Perumahan Percepat Pemulihan Ekonomi Nasional
- Hasil Musyawarah Dana Desa Senak Bangun Sumur Bor
- Kisah Pilu Ali Ibrahim Lebaran Di Gubuk
Baca Juga
RMOLBengkulu. Penyerapan dana desa di Kabupaten Lebong, belum sama sekali. Akibatnya, Lebong dilaporkan menjadi kabupaten terendah se-provinsi Bengkulu, dalam penyerapan anggaran desa tersebut.
Hal itu disampaikan Kadis Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bengkulu, M Syahroni saat menyambangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyakat Desa dan Sosial (PMDS) Lebong, Senin (4/5).
"Memang secara umum Lebong progresnya paling rendah. Makanya, saya turun kesini agar segera dilakukan," kata dia, Senin (4/5) siang.
Dia menjelaskan, monitoring ini sebagai tindaklanjut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes, PDTT No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
Menurutnya, pihak desa harus melakukan revisi APBDes Tahun Anggaran 2020 ini untuk fokus pada tiga program skala prioritas. Mulai dari Padat Karya Tunai Desa, Relawan Covid-19, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.
"Alhamdulillah, setiap desa di provinsi sudah melaksanakan dan itu wajib dilaksanakan," tambahnya.
Dia mengaku, pihaknya meminta Dinas PMDS Kabupaten Lebong terus mendorong pemdes agar segera melakukan pencairan dana desa. Sehingga, tiga program prioritas tersebut dapat berjalan secara maksimal.
"Yang belum cair sama sekali itu Kabupaten Lebong, dan Rejang Lebong. Yang (kabupaten, red) lain sudah," tuturnya.
Sementara itu, Kadis PMDS Lebong, Reko Haryanto menambahkan, sejumlah desa masih dalam proses pengajuan pencairan Dana Desa.
Bahkan, ia mengaku sudah mengingatkan para kades agar tidak menunda-nunda pengajuan. Soalnya berkas yang diusulkan desa harus ditelaah dan diverifikasi terlebih dahulu oleh PMDS. Jika ada kekurangan, harus dilengkapi dahulu.
‘’Kalau pengajuan dari desanya terlambat, jangan salahkan kami. Itu tergantung kesiapan desa masing-masing," tuturnya. [tmc]
- Empat Traffic Light Diaktifkan Tahun Ini
- TP PKK Uram Jaya Melaju Ke Lomba Cipta Menu B2SA Provinsi
- Tangkal Paham Radikal, Tim PAKEM Bergerak Cepat
