Pengembangan Pulau Enggano, Gubernur Rohidin: Butuh Business Plan yang Betul-Betul 'Nendang'

Foto/Repro
Foto/Repro

Sebagai pulau terluar yang ada di Provinsi Bengkulu, Pulau Enggano memiliki potensi yang sangat besar. Baik dari sisi pertahanan nasional maupun sumber daya kelautan dan perikanan khususnya perikanan tangkap. Serta pariwisata juga berbagi keunikan adatnya.


Gubernur Bengkulu Rohidin Merysah terus mendorong peningkatan infrastruktur dasar seperti pembangunan jalan trans Enggano, guna mempermudah akses masyarakat. Seperti peningkatan Pelabuhan Malakoni dan Pelabuhan Kahyapu.

Hal ini disampaikan Gubernur Rohidin Merysah saat mengisi kuliah umum Kelautan dan Perikanan bersama Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Prof. Rokhmin Dahuri, serta Rektor UNIB Dr. Retno Agustina, Rabu (23/8/2023) bertempat di Gedung Layanan Terpadu (GLT) Universitas Bengkulu.

Agar Pulau Enggano, lanjut Rohidin, dapat memberikan impact yang besar bagi perekonomian tidak hanya bagi Enggano sendiri namun juga Provinsi Bengkulu, maka dibutuhkan sebuah rancangan bisnis yang matang dan didukung oleh investasi yang tepat bagi Enggano.

"Jika ingin ada impact besar terhadap perekonomian daerah harus dibuat sebuah business plan yang betul-betul nendang, terintegrasi dengan skala usaha yang layak, dan tentu rantai bisnisnya upstream-downstream. Juga harus betul-betul terpadu, yang tentu melibatkan masyarakat lokal, dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung," jelas Gubernur Rohidin.

Tidak hanya bicara soal investasi, Gubernur Rohidin saat ini sedang membuat sebuah peraturan daerah tentang masyarakat adat Enggano.

Hal ini menurutnya untuk melindungi hak-hak masyarakat Enggano. Sehingga walupun ke depannya akan ada investasi besar-besaran di pulau Enggano, adat budaya serta tanah masyarakat tetap menjadi milik masyarakat Enggano.

"Dengan potensi dan infrastruktur yang sudah dibangun, jangan sampai masyarakat adat Enggano itu malah menjadi tamu di pulau mereka sendiri, saya khawatir terjadi 5 - 10 tahun yang akan datang, kalau Perda ini tidak berhasil kita lakukan," jelas Gubernur yang menyandang gelar Profesor dari Universitas Jungwon Korea Selatan ini.

Sementara itu dalam kuliah umum yang disampaikan Prof. Rokhmin Dahuri yang juga pernah menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Indonesia periode 2001 - 2004, era Presiden Megawati Soekarnoputri ini mengutarakan pengembangan pulau Enggano harus memenuhi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Baik dari aspek ekonomi, ekologi juga aspek sosial.

"Pulau Enggano itu letaknya jauh, jadi model pembangunannya harus big push, jadi skala besar, tetapi tetap mempertimbangkan daya dukung lingkungan, kesesuaian lahan dan seterusnya, sehingga antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan tetap berjalan harmonis," jelas Prof. Rokhmin.

Prof. Rokhmin juga menekankan agar pemerintah daerah dalam hal ini Pemprov dan Kabupaten Bengkulu Utara menciptakan iklim investasi yang kondusif, sistem perizinan, informasi dan hal-hal dengan kemudahan berbisnis harus seperti negara-negara maju lainnya.

"Bukan berarti kita mengobral lahan usaha, tetap ada aturannya, kita tinggal benchmarking saja mencontoh negara-negara yang sudah lebih dulu maju, bagaimna cara berkerjasama dengan investor, maupun pengusaha asing. Investor untung, tetapi kita bangsa juga lebih untung besar, baik ekonomi, peningkatan kapasitas SDM dan teknologi," tutup Prof. Rokhmin.