Pengamat: Larangan Buka Bersama Harus Dicabut

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga/RMOL
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga/RMOL

Larangan Presiden Joko Widodo agar Buka Bersama (Bukber) pada Bulan Ramadhan 1444 H ditiadakan dan dikaitkan dengan penanganan Covid-19 sangat tidak masuk akal.


Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga berpendapat larangan itu sangat kontralogika. Sebab, semua orang tahu permasalahan Covid-19 bukan lagi perintang beraktifitas, termasuk buka bersama.

Jamiluddin pun menyinggung konser di Solo dan Jakarta, yang dihadirin ribuan orang dan idak ada larangan berkumpul.

"Bahkan saat konser di Solo, Presiden Jokowi bersama keluarga turut menyaksikan hingga selesai," demikian kata Jamiluddin dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (23/3).

Selain itu, kata Jamiluddin, ketika resepsi pernikahan anaknya, tidak ada larangan sama sekali. Bahkan melalui layar kaca terlihat para undangan umumnya tidak menggunakan masker.

"Jadi, bila buka puasa bersama yang dihadiri segelintir orang dilarang, tentu sangat mengada-ada. Larangan yang mengaitkan dengan penanganan Covid-19 sangat tidak nyambung," jelas Jamiluddin.

Mantan Dekan Fikom IISIP Jakarta ini melihat larangan itu justru mengesankan sebagai upaya membatasi umat Islam untuk saling berinteraksi. Dampaknya, akan membuat sebagian umat Islam semakin alergi terhadap pemerintahan ini.

"Karena itu, sudah seharusnya larangan itu dicabut. Itu akan menjadi bukti Jokowi memang masih berpihak kepada ummat Islam," pungkasnya.