Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebong, diminta tidak hanya diatas kertas. Menurut Anggota Komisi II DPRD Lebong, Ahmad Lutfi, perlunya gebrakan nyata dari instansi terkait.
- Sudah Ada Korban, PPI Lebong Tegaskan Tidak Ada Pintu Belakang Seleksi Paskibraka
- Dua Tanggal Merah Hari Selasa Digeser Rabu, Cuti Dihapuskan
- Sudah Habis Rp 35 Miliar, Proyek PTM Belum Kelar
Baca Juga
Bukan tanpa alasan, ia mencontohkan saat ini kondisi keuangan Lebong masih carut marut lantaran pendapatan maupun penerimaannya datar tiap tahun.
"Iya, memang sektor pendapatan maupun penerimaan harus jadi catatan kita," ujarnya, Senin (25/7).
Dia juga mencontohkan, seperti PAD sektor wisata dan papan reklame belum bisa mendonkrak APBD secara maksimal. Begitupun PBB-P2 yang tiap tahun jadi andalan.
Dia khawatir, biaya pengembangan sektor wisata justru lebih besar jika dibanding pendapatan daerah. Artinya, belanja harus sinkron dengan pendapatan.
Terlebih lagi, tiap tahun Lebong selalu mengalami tunda bayar, defisit anggaran hingga pemangkasan program kerja tiap OPD.
Dia juga meminta bupati mengevaluasi kinerja para pejabat keuangan. Sebab, kondisi keuangan Lebong selalu menjadi atensi khusus setiap tahunnya. Sehingga berimbas pada perencanaan di seluruh OPD.
"Banyak potensi PAD yang disampaikan. Tapi, jangan hanya diatas kertas. Perlu gebrakan nyata sehingga APBD kita sehat," demikian Lutfi.
- Keberangkatan 8 Juni, Kemenag Masih Tunggu Tas-Koper CJH
- OPD Sudah Bisa Ajukan Pencairan TPP
- Pemkab Lebong Komitmen Tindak Lanjut Temuan BPK Dan Tingkatkan MCP