Pemkab Lebong Libatkan Banyak Unsur Mutasi Pejabat Eselon 2

Mutasi pejabat eselon II dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Lebong tinggal menunggu surat dari penunjukkan langsung dari tim sel Provinsi Bengkulu. Tak hanya itu, Pemkab Lebong juga masih menunggu rekomendasi Kementerian Dalam Negeri terkait struktur baru organisasi perangkat daerah yang diatur dalam PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.


Mutasi pejabat eselon II dilingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Lebong tinggal menunggu surat dari penunjukkan langsung dari tim sel Provinsi Bengkulu. Tak hanya itu, Pemkab Lebong juga masih menunggu rekomendasi Kementerian Dalam Negeri terkait struktur baru organisasi perangkat daerah yang diatur dalam PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

Diakui Sekda Lebong, Mirwan Effendi, berdasarkan petunjuk dari Provinsi, untuk tim seleksi nantinya, bisa beranggotakan 5, 7 atau 9 orang. Sebagaimana yang dibentuk untuk seleksi calon pejabat eselon II.

“Untuk anggota timsel yang akan ditunjuk harus dari unsur pejabat yang berkompeten satu tingkat diatas, baik dari pejabat provinsi, unsur perguruan tinggi, unsur masyarakat yang memang dinilai paham birokrasi. Serta sisanya adalah pejabat daerah setempat,” kata Mirwan.

Kemudian, tak hanya menunggu petunjuk dari pihak provinsi saja, kendala Pemda Lebong masih menunggu kepastian struktur organisasi perangkat daerah dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas Peraturan Pemerintah (Permen) Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

"Berdasarkan petunjuk dari PP terbaru tentang Perda ini, kemungkinan ada tipe atau jajaran pemkab yang bisa di ganti-ganti. Misalkan, tadinya badan bisa berubah ke kantor, termasuk dari Dinas atau ada Dinas yang dipecahkan. Untuk itu, kita tidak mau usai mutasi, tiba - tiba keluar rekomendasi dari kemendagri dan harus diubah lagi struktur perangkat daerah yang sudah disusun yang nantinya bisa di rombak lagi," jelas Mirwan.

Disamping itu, sambung Mirwan, jumlah usulan yang akan diajukan, juga masih menunggu tindak lanjut dari Kemendagri soal PP RI Nomor 18 tahun 2016. Serta kebijakan Bupati Lebong selaku Pejabat Pembina Kepegawaian.

"Selain masih menunggu tindak lanjut PP tersebut, jumlah mutasi juga ada kebijakan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) terkait penting atau tidaknya dilakukan Mutasi," tutup Mirwan.[A11]