Pemkab Jawab Pandangan Umum Fraksi DPRD Lebong Atas Raperda LKPD 2023

Wabup Lebong, Fahrurozi saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lebong/RMOLBengkulu
Wabup Lebong, Fahrurozi saat menjawab pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Lebong/RMOLBengkulu

Fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebong, telah menyampaikan Pandangan Umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Nota Pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (LKPD) tahun Tahun Anggaran (TA) 2023 di Gedung Paripurna DPRD Lebong, Senin (10/6) sekitar pukul 15.00 WIB.


Ada enam fraksi di DPRD Lebong yang menyampaikan pandangan umum, yakni fraksi PAN, fraksi NasDem, Fraksi PKB, Fraksi Demokrat, fraksi Gerakan Perjuangan Rakyat, dan Fraksi Perindo.

Bupati Lebong, Kopli Ansori melalui Wabup Lebong, Fahrurrozi menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Nota Pengantar pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (LKPD) tahun TA 2023.

Seperti pandangan umum yang disampaikan Fraksi PAN, Pip Haryono, bahwa bagaimana mempercepat realisasi anggaran yang dialokasikan OPD dalam rangka merealisasikan program kegiatan dan pengaruhnya bagi kesejahteraan rakyat.

"Perlu kami sampaikan kedepannya perlu adanya koordinasi yang lebih intens antar unit pengelola keuangan di masing-masing organisasi perangkat daerah dalam merealisasikan anggaran belanja yang telah disusun," ucap Wabup.

"Pandangan umum yang disampaikan Fraksi Nasdem, dapat kami jelaskan bahwa untuk menciptakan pengelolaan keuangan pemerintah yang bersih (clean government) dari praktek korupsi, kedepannya kami akan mengoptimalkan fungsi APIP dan OPD dalam melaksanakan sistem pengendalian intern peningkatan pengawasan rancangan pembangunan daerah, penganggaran, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan untuk memaksimalkan pengelolaan anggaran tersebut secara efektif," tambah Wabup.

Lebih jauh, ia juga menjawab pandangan umum Rama Chandra dari Fraksi Gerakan Perjuangan Rakyat terkait aturan pemungutan pajak yang telah berbau dari UU 28 tahun 2009 menjadi UU Nomor 1 tahun 2022.

"Dapat kami jelaskan bahwa aturan mengenai pemungutan pajak dan retribusi di kabupaten Lebong telah diubah sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 2022, dan telah diundangkan, yaitu Perda Kabupaten Lebong Nomor 1 tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian untuk operasional pemungut pajak telah terakomodir dalam Perda ini," sampainya.

Wabup juga menjawab pandangan umum dari Fraksi Perindo, Wilyan Bachtiar terkait capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah disampaikan dalam nota pengantar Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Lebong tahun 2023. Dengan harapan kedepan dapat ditingkatkan lagi.

"Dapat kami tanggapi, saat ini Pemkab melalui instansi terkait telah melakukan langkah-langkah dalam rangka meningkatkan PAD. Seperti menggali potensi lebih insentif yang dimulai dari penghimpunan data objek serta subjek pajak dan retribusi daerah," harap Wabup.

Dia juga menegaskan, bahwa pelaksanaan APBD berbasis kinerja, dan penyusunan APBD dilakukan antara eksekutif dan legislatif. Sehingga, APBD yang dijalankan adalah kesepakatan bersama.

"Terkait WTP, apakah menambah dana DID (Dana Insentif Daerah) atau tidak, perlu kami jelaskan bahwa WTP salah satu syarat dari tiga syarat utama untuk mendapatkan DID. Artinya, masih ada syarat-syarat lain yang harus kita penuhi untuk mendapatkan DID tersebut," demikian Wabup.

Sementara itu, Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen menambahkan, seluruh pandangan umum yang disampaikan fraksi di DPRD tersebut telah dijawab pihak eksekutif.

"Dengan selesainya jawaban eksekutif tadi. Maka selesailah sudah rangkaian rapat paripurna DPRD Lebong. Kami atas nama pimpinan DPRD dan anggota mengucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-ibu dalam rapat paripurna hari ini," demikian Carles.

Rapat dibuka langsung Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen didampingi Wakil Bupati Lebong, Fahrurrozi, serta dihadiri para anggota DPRD Lebong setempat, dan Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Lebong, Cahya Sectiantoro di Gedung DPRD Lebong, Senin (10/6) sore.

Kemudian Asisten I Setda Lebong, Reko Haryanto, serta diikuti Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) hingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Lebong.