Pemilu Masih Diwarnai Politik Identitas Dan Uang

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa Pilkada 2018, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden diperkirakan masih akan diwarnai isu politik identitas dan politik uang.


Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan bahwa Pilkada 2018, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden diperkirakan masih akan diwarnai isu politik identitas dan politik uang.

Apalagi, kalau kedua isu ini tidak dikelola dengan baik akan menurunkan kualitas demokrasi.

"Ancaman demokrasi berupa rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa akan tinggi dalam tahun politik ini. Jelang Pilkada Serentak 2018, pileg dan pilpres sudah mulai terlihat upaya untuk memecah persatuan bangsa serta merusak kerukunan antar umat beragama," jelasnya saat kunjungan reses di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, Rabu (28/2). dikutip Kantor Berita Pemilu KBPRI.

Bambang menguraikan, pola-pola penyerangan terhadap tokoh, pemuka agama serta rumah ibadah menjadi salah satu bukti upaya memecah persatuan dan merusak kerukunan antar umat beragama.

"Pola-pola seperti ini pernah dilakukan beberapa tahun lalu. Modus yang dipake antara lain dengan menggunakan isu dukun santet di mana banyak korban yang jatuh," ujarnya.

Politisi Partai Golkar itu berkeinginan pilkada, pileg, dan pilpres kali ini tidak hanya bersifat prosedural. Tetapi juga memiliki makna substansial yang mencerminkan proses demokrasi berkualitas. Terlebih pilkada serentak tahun ini akan lebih dinamis karena melibatkan 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten.

"Politik uang dan politik transaksional harus mulai kita hindari dan tinggalkan untuk mewujudkan demokrasi yang beradab dan berkualitas," ujar Bambang.

Dia berharap, dalam konteks demokrasi yang berkualitas, masyarakat Indonesia dapat menyaksikan proses pemilu yang ideal dari para peserta, yakni dengan mengedepankan ide, program serta visi dan misi. Sehingga masyarakat dapat mengambil pembelajaran politik yang positif untuk perkembangan demokrasi ke depannya.

"Pelaksanaan pilkada harus menjadi bukti nyata dari semua komponen bangsa untuk mampu menumbuhkembangkan demokrasi yang berkualitas," demikian Bambang. [ogi]