Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mukomuko mengklarifikasi informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait dugaan Pemkab Mukomuko membatalkan rencana perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- Didampingi Para Ahli FH Unib, Desa Wisata Tapak Gedung Optimalisasi Peran BUMDES
- Penyusunan LKPJ dan LPPD Dikebut Hingga Tengah Malam
- Kasus Mafia Tanah Di Lebong Redup, Tokoh Masyarakat: Wajar Dipertanyakan
Baca Juga
Bupati Mukomuko, H.Sapuan menyampaikan, mengenai belum dilaksanakannya tes CPNS dan PPPK di Kabupaten Mukomuko tahun 2021 pemerintah daerah mempunyai banyak pertimbangan.
''Kami tegaskan bahwa perekrutan CPNS dan PPPK bukan dibatalkan. Namun, kami meminta kepada pihak pemerintah pusat melalui BKN Regional VIII Palembang untuk ditangguhkan sementara. Pemda tidak mau mengambil sebuah keputusan tanpa harus mengkaji lebih jauh, apalagi saat ini, keuangan daerah sangat memprihatinkan, Jika kita paksakan maka akan berdampak pada pembangunan didaerah ini,'' ujar Sapuan.
Ia juga menjelaskan, pemerintah daerah akan mengkaji ulang terkait kebutuhan pegawai yang nantinya akan disesuaikan dengan keuangan daerah.
"Soal kapan waktu pelaksanaanya, kita belum dapat memastikan karena saat ini masih dalam pendataan," tutur Sapuan.
Saat ini pemerintah pusat sendiri telah menentukan untuk formasi yang bakal direkrut yakni tenaga pendidik. Sementara, di Kabupaten Mukomuko masih banyak honorer yang jumlahnya mencapai ratusan bahkan lebih dan belum mendapat kepastian akan nasibnya kedepan.
"Kita tidak ingin nantinya ada kesenjangan atau rasa ketidakadilan jika perekrutan difokuskan hanya formasi guru," sampainya.
Meski demikian, sebagai Kepada Daerah Sapuan tetap memastikan akan terus memperjuangkan Tes CPNS dan PPPK di daerah tersebut , ia menginginkan apa yang diharapkan masyarakat dapat terwujud serta bakal berjuang untuk kemajuan daerah dan kesejateraan masyarakatnya.
''Pemda akan mengkaji ulang terkait penerimaan PPPK formasi guru yang mencapai 786 orang. Hal itu lantaran program gajinya itu hanya satu tahun pertama ditanggulangi pemerintah pusat, selanjutkan tidak menjamin pemerintah pusat membayar lagi, Jika demikian, tentu pemerintah daerah yang akan menanggung bebannya, Berdasarkan hitungan gajinya yang mencapai Rp 25 milyar tentu Pemkab Mukomuko akan sulit untuk membangun,” jelas Bupati.
Lebih lanjut disampaikan, formasi PPPK guru yang mencapai 786 orang perlu diverifikasi ulang, karena dalam penerimaan CPNS perlu keseimbangan formasi yang memang dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Pemkab Mukomuko akan terus berkoordinasi dengan BKN Regional VII Palembang dan juga pemerintah pusat untuk proses dan rencana kedepannya.
“Bisa kita cek bersama di Kabupaten Mukomuko terjadi penurunan jumlah murid yang mencapai anggka 40% sampai 60% hampir disetiap sekolah terutama sekolah dasar. Jadi, kali kita melakukan penerimaan guru yang banyak tentu akan berdampak pada jam mengajar. Guru PNS akan kesulitan mendapatkan jam mengajar yang berimbas pada sertifikasinya. Oleh karena itu, kami akan mengkaji ulang sesuai dengan kebutuhan. Dan masyarakat diminta untuk memahami kondisi saat ini,'' tutup Sapuan. [ogi]
- 2022, Pengurus Masjid Terima Honor Dari Pemkab
- BPN Setujui Fasilitasi Pemkab Lebong Gelar Gerakan Pangan Murah
- Kembali Terima DAK, Difokuskan Untuk Meubeler Balai Penyuluhan
