Nasib Warga Lebong Menunggu Rekomendasi Kementerian ESDM

RMOL. Diantara 7 point kesepakatan dalam berita acara di kantor DPRD Lebong pekan lalu salah satunya, bahwa PT.PGE akan memastikan soal ganti rugi lahan milik masyarakat kisaran tanggal 17–22 Oktober.


RMOL. Diantara 7 point kesepakatan dalam berita acara di kantor DPRD Lebong pekan lalu salah satunya, bahwa PT.PGE akan memastikan soal ganti rugi lahan milik masyarakat kisaran tanggal 17–22 Oktober.

Seperti yang diungkapkan, Humas PT.PGE, Lukman H.S, pertemuan tersebut diundur oleh pihak perusahaan lantaran pihaknya masih menunggu undangan ataupun hasil rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ditambah lagi, pihaknya telah bekordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) Lebong yang di wakili Sekda Lebong, Mirwan Effendi terkait rencana pertemuan yang dicanangkan pada kisaran tanggal 26-27 Oktober mendatang.

“Jadi tetap, kita akan difasilitasi oleh kementerian ESDM tentang kapan akan diadakan pertemuan tersebut. Karena, perlu diketahui PT.PGE ini juga merupakan milik kita bersama atau lebih tepatnya dibawah naungan Kementerian ESDM (Pemerintah, red),” Jelas Humas PT.PGE, Lukman H.S kepada RMOL Bengkulu.

Lebih jauh, dikonfirmasi Jurnalis RMOL Bengkulu tentang pertemuan pada hari rabu mendatang, ia membenarkan akan ada pertemuan yang nantinya melibatkan pihak Kementerian ESDM, PT.PGE, Pemkab Lebong serta masyarakat yang lahannya menjadi korban longsor dan banjir bandang pada bulan April lalu. Untuk itu, ia meminta agar masyarakat tetap besabar dan memberikan kepercayaan tersebut kepada pemerintah.

“Iya benar pertemuan antara pemerintah dan PT.PGE untuk menyelesaikan persoalan ini diagendakan sekiranya pada hari Rabu atau Kamis pekan depan (26-27 Oktober). Sejauh ini, kita juga meminta masyarakat tetap bersabar dan percayakan kepada pemerintah yang sedang membahas kapan pertemuan itu akan diadakan,” Kata Lukman.

Terpisah, Kabag Humas dan Protokoler Setda Kabupaten Lebong Riki Irawan membenarkan akan pertemuan tersebut. Berdasarkan surat dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Nomor 1895/37/DEP. 05/2016. Bahwa dalam perihal koordinasi tindak lanjut penanganan bencana longsor di proyek geothermal Hulu Lais. Tertanggal 21 Oktober 2016, bahwa Tim ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), BNPB dan PT pertamina Geothermal Energi akan melakukan koordinasi dengan pemkab Lebong dan sekaligus melakukan peninjauan lapangan proyek Geothermal Hulu Lais. Sementara kegiatan tersebut direncanakan akan dilaksanakan pada hari Rabu, 26 Oktober 2016 di kantor Bupati Lebong.

“Berdasarkan informasi yang kami terima, kita telah mengandekan di daftar agenda kita, apabila tidak ada halangan akan ada pertemuan pada hari Rabu dengan PT.PGE,” kata Riki.

Riki juga menambahkan, selain menunggu agenda tersebutdiharapkan agar masyarakat yang menjadi korban banjir bandang dapat menahan diri dan selalu istiqomah, sehingga tidak ada korban ataupun pihak-pihak yang dirugikan dalam penyelesaian kondisi ini.

“Pada prinsipnya kejadian ini tidak bisa diselesaikan semudah membalikkan telapak tangan. Karena, untuk menyelesaikan persoalan ini tetap perlu mengikuti tahapan-tahapan dan proses yang ada. Mudah- mudahan semua masyarakat tetap bersabar dan tetap istiqomah, sehingga masalah ini bisa diselesaikan dengan baik tanpa ada yang dirugikan,” demikian Riki.[A11]