Melawan! Kuasa Hukum CW Layangkan Surat Keberatan

Surat keberatan yang dilayangkan Muspani/Ist
Surat keberatan yang dilayangkan Muspani/Ist

Kejaksaan Negeri (Kejari) Seluma menyerahkan Tersangka dan barang bukti tahap II dari Jaksa Penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum atas kasus OTT dugaan pungli dalam pengurusan SK PPPK Dinas Kesehatan dengan tersangka berisial C-W oknum PNS Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Seluma.


Hal tersebut tertuang dalam surat dari Kejari Seluma, Nomor: B-703/L.7.15/Fs.2 /05/ 2023, tanggal 10 Mei 2023 yang ditujuhkan kepada Muspani selaku kuasa hukum C-W. Pihak Kejari mengundang Muspani untuk mendampingi kliennya pada Kamis (11/5) pukul 10.00 WIB.

Akan tetapi, Muspani memberi tanggapan dengan menolak atas penyerahan Barang Bukti tahap II, pernyataan tersebut tertuang dalam surat, Nomor: 005/ADV/V/2023 yang ditujukan kepada Kepala Kejari Seluma. Ada 7 poin tanggapan yang tertuang dalam surat tersebut yakni:

1. Bahwa sebagai Negara hukum Negara menjamin hak-hak warga Negara dalam memperjuangkan hak asasinya atas segala tindakan perbuatan melawan hukum Negara (onrechtmatige overheidsdaad) yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Seluma yang saudara pimpin;

2. Bahwa untuk kepentingan tersebut, kami mewakili klien kami Sdr. Cucuk Wibowo,S.IKom Bin M. Yahyo telah melakukan tuntutan/gugatan praperadilan pada Pengadilan Negeri Tais terdaftar dalam Register 001/Pid/Pra/2023/PN Tas tertanggal 3 mei 2023;

3. Bahwa sebagaimana yang juga saudara ketahui praperadilan adalah sarana bagi klien kami dalam memanfaatkan ruang yang diberikan oleh Negara Hukum kepada warga Negara yang telah di tindas secara sewenang-wenang, di rampas hak kebebasan atau kemerdakannya, harkat, dan martabatnya oleh tindakan saudara dan atau institusi saudara ke Pengadilan yang berwenang untuk itu, untuk diuji secara bermartabat dan adil;

4. Bahwa surat saudara tersebut Nomor: B-703/L7.15/Fs.2/05/2023 tertanggal 10 mei 2023 adalah suatu bentuk pengingkaran dan atau sikap menghalang-halangi atas sebuah proses perjuangan klien kami dalam mempersoalkan segala tindakan kesewenangan saudara melalui praperadilan tersebut;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, kami mengatakan MENOLAK untuk menghadiri sesuai agenda pada surat saudara tersebut, mengingat hal tersebut bertentangan dengan kepentingan persidangan praperadilan yang telah berproses dan sedang berjalan;

6. Bahwa kami berharap pihak saudara tidak melakukan tindakan pemaksaan terhadap klien kami untuk melakukan tindakan tanda tangan atas hal tersebut;

7. Bahwa kami berharap saudara dapat menghormati persidangan praperadilan yang sedang berproses di Pengadilan Negeri Tais, penghormatan terhadap hukum dan keadilan serta hak-hak warga Negara yang dirugikan secara bermartabat.

"Kita layangkan surat tanggapan ke Kejari Seluma dengan menolak atas penyerahan Barang Bukti tahap II," terang Muspani saat dikonfirmasi Kantor Berita RMOLBengkulu.