RMOLBengkulu. Masyarakat yang mengalami dan saksi politik uang mulai berdatangan ke Posko Demokrasi yang dibuka KIPP di Tugu Adipura, Kota Bandarlampung, Sabtu (30/6/18).
- Ini Jadwal Uji Kelayakan Calon Komisioner 8 Kabupaten/Kota
- KIB Teken Nota Kesepahaman Koalisi Pilpres
- Jumat Lusa, Mudah-mudahan RUU Terorisme Ketok Palu
Baca Juga
RMOLBengkulu. Masyarakat yang mengalami dan saksi politik uang mulai berdatangan ke Posko Demokrasi yang dibuka KIPP di Tugu Adipura, Kota Bandarlampung, Sabtu (30/6/18).
Ada delapan warga yang datang dari Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah, pukul 18.30 WIB, ke posko yang didirikan Aksi Komite Independen Pengawas Pemilu (KIPP)
Mereka membawa berkas aduan berisi laporan dan bukti-bukti dugaan tindak pelanggaran politik uang yang diduga dilakukan Pasangan calon gubernur Arinal-Chusnunia.
"Kami serukan kepada rakyat Lampung segera datang ke Posko Demokrasi untuk melaporkan kecurangan Pilgub Lampung 2018," ujar Korlap Aksi Rismayanti Borthon kepada Kantor Berita RMOLLampung.
Menurut Rismayanti Borthon, organ aksi akan mendirikan tenda Posko Demokrasi sejak hari ini, Sabtu (30/6/18), hingga waktu yang tidak terbatas.
KIPP bersama organ terkait mendirikan Posko Demokrasi dan Aksi "Lampung Darurat Money Politic, Lampung Pilgub Ulang".
"Kami tidak sudi menyerahkan masa depan Lampung lima tahun ke depan kepada pemimpin yang hanya jadi cecunguk korporasi," ujar Rismayanti Borthon.
Organ terkait yang akan melakukan aksi adalah JRMK, Humanika, FMTL, Laspri, OMPTR, dan OPTR.
"Kami mendukung adik-adik kami yang masih bersih dan idealis menegakkan kebenaran," ujar Koordinator Forum Masyarakat Transparasi Lampung Hary Kohar.
Dikatakannya, politik uang yang terjadi pada Pilgub Lampung 2018 cermin betapa etika-etika politik sudah dikangkangi, demokrasi hanya sekadar lelucon dan syahwat berkuasa sudah menghalalkan berbagai cara. dikutip Kantor RMOLLampung. [ogi]
- Peraturan Menteri Pertanian Pedoman TBS Sawit Mesti Digiring Proaktif
- Target PDIP Meleset, Kasus Korupsi Jadi Penyebab
- PKB Khawatir Sistem Pileg 2024 Berubah Lagi
