LPjP APBD 2018 Diterima, Sejumlah Fraksi Sampaikan Catatan

RMOLBengkulu. Rapat paripurna pendapat akhir fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) APBD Tahun Anggaran (TA) 2018 di Gedung Paripurna DPRD Lebong, Senin (24/6) siang.


RMOLBengkulu. Rapat paripurna pendapat akhir fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) APBD Tahun Anggaran (TA) 2018 di Gedung Paripurna DPRD Lebong, Senin (24/6) siang.

Rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Lebong, Teguh Raharjo Eko Purwoto didampingi Waka I DPRD, Mahdi, Sekda Lebong, Mustarani Abidin, diikuti sejumlah anggota DPRD Lebong, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD), serta perwakilan OPD lingkup Pemkab Lebong.

Sementara itu, sebanyak enam fraksi DPRD Lebong menerima LPjP APBD TA 2018 yang disampaikan Bupati Lebong, Rosjonsyah. Keenam Fraksi Nasdem, Fraksi PDIP, Fraksi PKB, serta Fraksi Hanura, Demokrat, dan Fraksi Golkar.

Bahkan, ada sejumlah catatan dan rekomendasi yang disampaikan sejumlah Fraksi. Seperti yang disampaikan Fraksi NasDem yang dibacakan Supriono.

Menurut Fraksi NasDem, bahwa realisasi PAD 2018 sebesar kurang lebih Rp 665 Miliar, dan mengalami penurunan sebesar Rp 41 Miliar tidak mencapai target Rp 706 Miliar yang hal ini disebabkan oleh rendahnya capaian PAD.

"Menurut pandangan kami, jika dilihat dari aspek perencanaan ada ketidakcermatan dalam menentukan target capaian," sampai Priono.

Hal senada disampaikan, Fraksi Golkar yang dibacakan Ahmad Lutfi, bahwa ia berharap kepada beberapa OPD yang sesungguhnya dapat memberikan kontribusi terhadap PAD Lebong.

"Namun, hal itu belum ditindaklanjuti dengan Perda utamanya yang berurusan dengan perizinan yang melekat pada beberapa OPD," katanya.

Tak hanya itu, Fraksi Golkar juga menilai program peningkatan sumber daya aparatur tidak berdasarkan analisis kebutuhan masing-masing OPD. Sebab, outputnya hampur tidak tersalurkan.

"Fraksi Golkar menyarankan agar hal ini menjadi perhatian serius, dengan menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis berupa Peraturan Bupati terkait standar kompetensi jabatan," demikian Lutfi.

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua DPRD Lebong, Teguh Raharjo Eko Purwoto menyampaikan, pelaksanaan APBD TA 2018 merupakan implementasi program dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"LPjP APBD 2018 merupakan catatan kinerja pemerintah daerah secara utuh atas penyelenggaraan kebijakan pembangunan daerah kepada masyarakat," jelasnya. [tmc/adv]

Rapat paripurna pendapat akhir fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) APBD Tahun Anggaran (TA) 2018 di Gedung Paripurna DPRD Lebong

Rapat paripurna pendapat akhir fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) APBD Tahun Anggaran (TA) 2018 di Gedung Paripurna DPRD Lebong

Rapat paripurna pendapat akhir fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) APBD Tahun Anggaran (TA) 2018 di Gedung Paripurna DPRD Lebong

Rapat paripurna pendapat akhir fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) APBD Tahun Anggaran (TA) 2018 di Gedung Paripurna DPRD Lebong