Lingkaran Konflik Melawan PT.PGE Bisa Semakin Meluas

Aksi masyarakat yang menuntut ganti rugi lahannya menjadi korban longsor dan banjir bandang pada bulan April lalu, dikhawatirkan terus berlanjut apabila Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) PT.PGE Hulu Laiz tidak dikaji ulang. Apalagi saat ini dinilai sudah banyak perkebunan dan tekstur lapisan tanah yang mudah longsor di sekitar areal PT.PGE, yang terus melakukan aktifitas pengeboran dan proses merubah kontur bentang alam sekitar area panas bumi di perusahaan ini sendiri.


Aksi masyarakat yang menuntut ganti rugi lahannya menjadi korban longsor dan banjir bandang pada bulan April lalu, dikhawatirkan terus berlanjut apabila Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) PT.PGE Hulu Laiz tidak dikaji ulang. Apalagi saat ini dinilai sudah banyak perkebunan dan tekstur lapisan tanah yang mudah longsor di sekitar areal PT.PGE, yang terus melakukan aktifitas pengeboran dan proses merubah kontur bentang alam sekitar area panas bumi di perusahaan ini sendiri.

Dengan demikian, dijelaskan salah satu tokoh pemuda dan koordinator sabuk hijau Kabupaten Lebong, Nurkholis Sastro kepada RMOL Bengkulu, seharusnya kejadian yang melanda kawasan PT.PGE April lalu sudah ada dalam kajian Amdal PT.PGE. Hanya saja, menurutnya pihak PT.PGE belum terlalu serius dalam memperbaiki kajian Amdal tersebut.

Apalagi, menurut Sastro, pada bulan April lalu (29/4/2016) tim investigasi BLHKP Lebong telah melakukan investagis dengan hasil, bahwa lokasi proyek Hulu Lais ini merupakan daerah rawan longsor karena ambang maksimal untuk rawan longsor adalah 20 ton/Ha. Sedangkan di wilayah PGE ini 31,9-313 ton/Ha. Jadi tidak ada lokasi PGE ini yang merupakan aman dari longsor. “Bila tidak dimulai diatasi, lingkaran kebencian atau konflik melawan PGE akan semakin meluas,” Kata Sasro.

Tak hanya itu, sambung Sastro, kondisi ini tak bisa diselesaikan begitu saja. Tentu, peran instansi terkait juga sangat diperlukan dalam mencegah konflik sosial dikalangan masyarakat itu sendiri.

“Sejauh ini, yang harus dilakukan pemerintah Lebong adalah pertama memfasilitasi pertemuan dengan pihak PT. PGE, bahkan memberi dan membantu taksiran kerugian warga untuk diganti rugi. Kedua PT. PGE harus membuat rencana emergency respont kalau terjadi longsor maupun ledakan pipa (karena berada di atas lempeng patahan Kelurahan Tes). Kemudian membuat sitem peringatan dini kalau terjadi banjir atau longsor untuk sekitar perkebunan rakyat di lokasi PT.PGE,” tambah Sastro.

Sementara itu, lanjut Sastro, apabila ke tiga hal tersebut dianggap sepele oleh pemerintah daerah maupun PT.PGE. Maka, ia memprediksi korban akan terus bertambah, sehingga aksi demo tidak akan pernah terbendung oleh pihak manapun.

“Kalau tidak, maka ketidaknyaman serta konflik terus terjadi. Sehingga  masyarakat dan PT. PGE tidak akan nyaman melakukan pembangunan intasalinya. Termasuk kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan hilang, apabila belum juga bisa menyelesaikan konflik sosial ini. Dengan begitu, aksi demo akan terus terjadi,” tutup Sastro.[A11]