Lalu Lalang Merusak Jalan, Truk PT JR Harus Lewati Jalur Khusus

Sekda Lebong, Mustarani Abidin/RMOLBengkulu
Sekda Lebong, Mustarani Abidin/RMOLBengkulu

Penolakan aktivitas hauling PT Jambi Resources di wilayah Kecamatan Pinang Belapis Lebong, terus berdatangan. Sebab, kehadiran tambang batu bara itu dinilai menjadi penyebab kerusakan jalan umum.


Sekda Lebong, Mustarani Abidin mengatakan, surat resmi Pemerintah Kabupaten Lebong telah disampaikan kepada Humas PT Jambi Resource (JR) untuk menghentikan aktivitas angkutan batubara di jalan raya di wilayah Kabupaten Lebong.

"Saya yang tandatangani langsung atas nama pak bupati. Karena ini ada peraturan bupati (Perbup) mengenai jalan. Kemudian, untuk melindungi jalan yang ada sekarang jangan sampai rusak," kata Ketua Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong, kemarin (19/5).

Ia berpendapat, justru bagaimana cara untuk mendorong penambang batubara agar secepatnya ikut ambil bagian dalam menyelesaikan pembangunan jalan khusus angkutan batu bara di Lebong ini.

Karena menurutnya, pemerintah daerah tidak akan mampu untuk menyelesaikan jalan khusus angkutan batu bara dengan APBD yang terbatas.

"Memang ada ketentuan, batu bara itu harus jalan khusus. Jalan khusus dimaksud itu bisa jadi penambang itu membuat jalannya untuk ke titik lokasi tumpahan atau penumpukkan," jelasnya.

Menurutnya, mengantongi surat izin beroperasi dari pusat tidak serta merta membuat aktivitas truk batu bara lalu lalang melewati jalan raya di daerah itu.

"Bukan berarti kalau ada izin pusat pemerintah, pemerintah daerah diabaikan. Seyogianya ada izin dari pemerintah daerah untuk melewati jalan-jalan yang ada di Kabupaten Lebong," tegasnya.

Sementara itu, lanjut Sekda, ia merasa senang dengan adanya usaha tambang batu bara yang membuka lapangan pekerjaan serta mampu menyerap tenaga kerja di Lebong.

Namun demikian, dirinya mengakui bahwa disamping memiliki dampak positif, usaha tambang batu bara ini juga memiliki imbas negatif yang dirasakan sebagian masyarakat Kabupaten Lebong.

Keputusan ini diambil pemerintah daerah dengan mempertimbangkan beberapa imbas negatif yang muncul akibat operasional angkutan batu bara ini. Mulai dari bencana alam, kemacetan, jalan rusak hingga laka lantas yang terjadi di jalanan yang dilalui oleh angkutan batubara.

"Intinya adalah silahkan beroperasi, silahkan memakai izin pemerintah pusat. Tapi, untuk jalannya silahkan pakai jalan khusus. Namanya jalan khusus tambang," demikian Sekda.