KPU Lebong Resmi Buka Rekrutmen 312 PPS, Ini Persyaratannya

Foto/Repro
Foto/Repro

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong telah membuka pendaftaran anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024 dimulai pada Minggu (18/12).


PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten atau Kota untuk menyelenggarakan pemilihan di tingkat kelurahan atau desa dalam rangka Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.

Ketua KPU Kabupaten Lebong, Shalahuddin Al Khidhr mengatakan jumlah peserta anggota PPS Pemilu 2024 yang akan direkrut adalah 312 orang untuk 104 desa dan kelurahan dalam wilayah Kabupaten Lebong.

Adapun pendaftaran itu sendiri lanjut Khidhr, dilakukan secara online di laman Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc.

Ketentuan mengenai pembentukan PPS untuk Pemilu 2024 tertuang di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2022.

Mengacu pada peraturan tersebut, berikut tugas anggota PPS dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

1. Mengumumkan daftar pemilih sementara;

2. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;

3. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;

4. Mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU kabupaten/kota melalui panitia pemilihan kecamatan (PPK);

5. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU dan PPK;

6. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh tempat pemungutan suara atau TPS di wilayah kerjanya;

7. Menyampaikan hasil penghitungan suara seluruh TPS kepada PPK;

8. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya masing-masing;

9. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas anggota PPS tersebut dilaksanakan dengan:

1. Menyusun daftar pemilih tambahan dan menyampaikan kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK;

2. Melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah;

3. Melakukan rekapitulasi pengembalian surat pemberitahuan pemungutan suara yang diterima dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan menyampaikannya kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK;

4. Memastikan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya di TPS;

5. Melaporkan nama anggota KPPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), dan petugas ketertiban TPS di wilayah kerjanya kepada KPU kabupaten/kota melalui PPK;

6. Membantu PPK dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara;

7. Menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU kabupaten/kota paling lama dua bulan setelah pemungutan suara; dan

8. Mengumumkan hasil penghitungan suara dari setiap TPS.

Wewenang PPS Pemilu 2024

PPS memiliki sejumlah kewenangan sebagaimana telah diamanatkan oleh PKPU Nomor 8 Tahun 2022. Wewenang anggota PPS dalam Pemilu, yakni:

1. Membentuk KPPS;

2. Mengangkat Pantarlih;

3. Menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap;

4. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

5. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gaji PPS Pemilu 2024

PPS terdiri dari tiga orang yang meliputi satu orang ketua merangkap anggota dan dua anggota. 

Adapun gaji ketua PPS adalah sebesar Rp 1.500.000 per bulan. Sementara untuk gaji anggota PPS, yakni Rp 1.300.000 per bulan.

Gaji PPS untuk Pemilu 2024 ini akan diterima PPS selama masa kerja mereka yang terhitung mulai 17 Januari 2023 sampai 4 April 2024. 

Adapun pembukaan pendaftaran PPS ini dibuka pada 18 Desember dan ditutup pada 27 Desember.

Berikut rincian jadwal pendaftaran PPS Pemilu 2024 dilansir dari laman kpu.go.id

 Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS (18 Desember 2022 - 22 Desember 2022)

 Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS (18 Desember 2022 - 27 Desember 2022)

 Penelitian administrasi calon anggota PPS (19 Desember 2022 - 29 Desember 2022)

 Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota PPS (30 Desember 2022 - 1 Januari 2023)

 Seleksi tertulis calon anggota PPS (2-4 Januari 2023)

 Pengumuman hasil seleksi tertulis calon anggota PPS (5-7 Januari 2023)

 Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota PPS (30 Desember 2022 - 7 Januari 2023)

 Wawancara calon anggota PPS (8 Januari 2023 - 10 Januari 2023)

 Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS (11 Januari 2023 - 16 Januari 2023)

 Penetapan anggota PPS Pemilu 2024 (13 Januari 2023 - 13 Januari 2023)

 Pelantikan anggota PPS Pemilu 2024 (17 Januari 2023)

 Masa Kerja PPS Pemilu 2024 (17 Januari 2023 - 4 April 2024).