Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan daftar memori banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang memerintahkan penundaan Pemilu Serentak 2024, akan dilayangkan ke Pengadilan Tinggi Jakarta, Jumat besok (10/3).
- Polda Bengkulu Sayangkan Masih Ada Unjuk Rasa Saat Pandemi
- Pencoblosan Di Lapas, Kakanwil Kemenkumham Bengkulu: Alhamdulillah Berjalan Tertib & Kondusif
- Penuhi Pengabdian Masyarakat, STIA MoU Dengan PMI Provinsi Bengkulu
Baca Juga
Demikian diungkapkan Ketua KPU RI, Hasyim Asyari, saat membuka acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Pandangan dan Sikap KPU Terhadap Putusan PN Jakpus Perkara Nomor Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jut.Pst, di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, dikutip Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (9/3).
“InsyaAllah dalam pekan ini, hari Jumat besok, 10 Maret 2023, akan kita daftarkan memori banding,” kata Hasyim.
Anggota KPU RI dua periode ini menyampaikan, upaya banding tersebut merupakan sikap resmi KPU RI menolak putusan PN Jakpus atas gugatan Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) yang tak lolos tahapan verifikasi administrasi.
“Yang penting dari KPU, kami akan menyampaikan upaya hukum banding, dan memori banding sudah kami siapkan,” tandasnya.
Adapun gugatan Prima disampaikan sang Ketua Umum Agus Jabo Priyono dan Sekretaris Jenderal Dominggus Oktavianus Tobu Kiik, sebagai perkara perdata ke PN Jakpus pada 8 Desember 2022. Gugatan ini menjadi perdebatan di masyarakat setelah PN Jakpus menyampaikan putusan.
Dalam amar putusan perkara ini, PN Jakpus memberikan perintah kepada KPU, salah satunya menunda pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak 2024 yang tengah berjalan, sekaligus meminta mengulang seluruh tahapan pemilu dari awal.
Dalam gugatannya, Prima menyebut KPU melakukan perbuatan melawan hukum (PMH), karena tidak meloloskan mereka sebagai peserta Pemilu 2024. Prima tidak lolos verifikasi administrasi keanggotaan parpol di 22 provinsi.
Padahal, Prima sudah melakukan gugatan ke Bawaslu untuk menyengketakan proses pemilu tersebut, dan mendapat kesempatan dari KPU memperbaiki data keanggotaannya yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS).
Akan tetapi, hasil dari verifikasi administrasi perbaikan Prima tak kunjung berbuah manis. KPU justru kembali menyatakan TMS untuk data keanggotaan Prima yang telah diperbaiki.
Prima juga sempat melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sebagai keberatannya atas hasil verifikasi administrasi yang telah dikeluarkan KPU tersebut. Tetapi lagi-lagi, hasilnya ditolak.
- Ada Perusahaan Kena Sanksi Telat Bayar THR
- Pemprov Bengkulu Raih WTP, Rohidin: Jadikan Motivasi Membangun Bengkulu Lebih Baik
- Buruh: Kami Ingin Presiden Yang Memakai Akal Sehat
