373 laporan gratifikasi selama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jika dinilaikan, jumlahnya mencapai Rp240,7 juta.
- Masih Ada Warga Tolak Ganti Rugi Lahan Tol
- Presiden Tegaskan Biaya Swab PCR Paling Mahal Rp 550 Ribu
- PPKM Diperpanjang hingga 18 Oktober
Baca Juga
Per 3 Mei 2023, KPK sudah menerima laporan 373 barang atau objek gratifikasi dari masyarakat selama hari raya Idul Fitri dengan nilai taksir mencapai Rp 240.712.804.
"Laporan tersebut terdiri dari tiga objek berupa cinderamata atau plakat dengan nilai taksir Rp 3.700.000; 292 objek berupa karangan bunga, makanan, dan minuman dengan nilai taksir Rp 164.390.920; sembilan objek berupa uang, voucher, logam mulia dengan nilai taksir Rp 6.400.001; serta 115 objek dalam bentuk lainnya dengan nilai taksir Rp 66.221.883," ujar Jurubicara Bidang Pencegahan KPK Ipi Maryati, Kamis (4/5).
Ipi menjelaskan, sejumlah laporan tersebut terdiri dari 345 laporan penerimaan, dan 28 laporan penolakan gratifikasi. Saat ini, barang-barang yang dilaporkan tersebut sebagian telah diterima KPK, dan sebagian lainnya sedang dalam proses dikirimkan oleh para pihak pelapor.
"Untuk penerimaan gratifikasi berupa makanan telah disalurkan langsung sebagai bantuan sosial (bansos) kepada pihak-pihak yang membutuhkan," kata Ipi seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.
KPK memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah melaporkan penerimaan maupun penolakan gratifikasi tersebut. Hal itu sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.
"Sebelumnya, KPK menyampaikan imbauannya melalui Surat Edaran 6/2023 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya. KPK terus mengajak masyarakat untuk menghindari praktik gratifikasi, baik sebagai pemberi maupun penerima, khususnya gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugasnya," terang Ipi.
Karena menurut Ipi, tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan dan kode etik, serta memiliki resiko sanksi pidana.
"Jika karena kondisi tertentu, seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal gratifikasi diterima," pungkas Ipi.
- Besok Jokowi Salat Ied Di Bogor
- Cipayung Plus Siap Lawan Terorisme Dan Radikalisme
- Periksa Menkominfo, Kejaksaan Bakal Gelar Perkara Kasus Korupsi BTS
